Jakarta, Aktual.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ade Komarudin mengatakan Dewan meminta pemerintah segera melakukan validasi atas nama-nama pejabat publik dan politisi yang tercantum dalam bocoran dokumen ‘Panama Papers’.
“Terhadap data sejumlah WNI yang menyimpan dana di luar negeri sebagaimana dalam Panama papers yang diantaranya ada pejabat publik dan politisi, DPR meminta pemerintah segera memvalidasi data secara akuntabel dan transparan,” kata Ketua DPR Ade Komarudin, dalam pidato penutupan masa sidang IV di rapat paripurna DPR Senayan Jakarta, Jumat (29/4).
Selain itu, Akom juga melaporkan soal kinerja bidang legislasi, dimana masa sidang IV kali ini berlangsung 6 April-29 April 2016.
“Dalam bidang legislasi dilakukan penyusunan tata cara program legislasi, revisi RUU pelaksnaa haji dan umroh, revisi pilkada,” kata Ade.
Dilaporkan, saat ini telah dilakukan penyusunan 10 RUU dan ada 15 RUU lainnya masih dalam dalam proses.
“Saat ini DPR bersama pemerintah juga sedang melakukan pembahasan biaya ibadah haji 2017, harapannya penetapan besaran biaya bisa lebih awal dan lebih murah,” ucap Ade.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
