Jakarta, Aktual.com — Ketua Presidium Indosia Police Watch, Neta S Pane mendorong Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan agar SIM, STNK, BPKB, dan TNKB masa berlakunya seumur hidup. Usulan tersebut berkaitan dengan pernyataan Presiden sendiri mengenai buruknya pelayanan SIM, STNK, BPKB, dan TNKB.
“Buruknya pelayanan di lingkungan lalu lintas akibat terlalu banyaknya kepentingan yang bermain, mulai dari kepentingan tingkat tinggi dalam proyek pengadaan hingga kepentinggan tingkat bawah, yakni percalonan,” terang Neta dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/5).
Apabila permainan tersebut masih mengkooptasi lingkungan Lalu Lintas Polisi, IPW pesimis pelayanan SIM, STNK, BPKB, dan TNKB ke depan akan berjalan ideal sebagaimana diinginkan Presiden.
Salah satu cara untuk memutus mata rantai tersebut adalah dengan menjadikan masa berlaku seumur hidup untuk SIM, STNK, BPKP dan TNKB. Sehingga praktik percaloan bisa dipangkas. Selanjutnya proses pengurusan atau pembayaran pajak harus dilakukan lewat bank, misalnya dengan ATM.
Selama ini, ungkap Neta, proyek pengadaan untuk SIM, STNK, BPKB dan TNKB nilainya lebih dari Rp1,3 triliun dalam setahun. Besaran itu menjadikan pengadaan incaran mafia proyek. Tahun 2015 misalnya, proyek pengadaan materiil STNK Rp285,8 miliar, BPKB Rp274,8 miliar, dan TNKB Rp370,9 miliar.
Begitu juga, jika SIM, STNK, BPKB, dan TNKB diperpanjang dalam periode tertentu, aksi percaloan akan marak. Oknum-oknum tertentu cenderung memperlambat proses pengurusan agar masyarakat mengeluarkan dana ekstra untuk calo atau pungli.
“Di banyak negara masa berlaku SIM dan lain-lain, umumnya seumur hidup dan pengawasannya diperketat dan hukuman bagi pelanggarnya sangat tegas,” kata dia.
Harapan Presiden, menurutnya bisa diwujudkan melalui pemberlakuan SIM, STNK, BPKB, dan TNKB, sekaligus memperbaiki citra polisi ke depan. Terlebih saat ini pimpinan jajaran Korlantas dari pusat hingga daerah, terutama di lingkungan Polda Metro Jaya sudah diduduki pejabat baru.
“Jika mereka tidak mampu membawa perubahan yang diinginkan Presiden, sebaiknya segera dicopot dan diganti dengan pejabat yang berkomitmen tinggi,” demikian Neta.
Artikel ini ditulis oleh:
