Jakarta, Aktual.com — Aksi massa yang menggelar demonstrasi dengan mengatasnakam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Komite Kota Semarang berujung ricuh dengan petugas di jalan Pahlawan, Senin (2/5. Massa yang sebagian besar berkulit hitam warga Papua menolak dibubarkan petugas, lantaran memakai ikat kepala bersimbolkan bintang kejora.
“Kami mahasiswa Papua, pakainya bintang kejora,” kata salah seorang peserta demo.
Ucapan tersebut lantas disahut oleh salah satu petugas kepolisian yang berkata.
“Ini Indonesia. Adanya merah putih!” tegas petugas.
Tarik menarik pun tak terelakkan. Aparat berusaha mengamankan Koordinator Lapangan, Benardo Boma yang dinilai menjadi provokator demo. Namun, para anggota memaksa untuk ikut serta diamankan.
“Kalau kita satu diamankan, semua ikut diamankan semua,” seru rekan-rekan Boma.
Akhirnya, seluruh peserta aksi diangkut mobil Dalmas menuju Polrestabes Semarang untuk penanganan lebih lanjut. Dalam aksinya, mereka mengajukan sejumlah tuntutan antara lain pembubaran Kodam, Kodim, Korem dan Babinsa.
Massa juga menuntut penarikan unsur TNI dan Polri dari tanah Papua serta menghentikan dan menutup eksploitasi seluruh perusahaan milik kaum Imperialis seperti Freeport, BG, LNG Tangguh, Corindo dan lainnya.
Aksi dimulai sekitar pukul sembilan pagi di Jalan Imam Barjo Kota Semarang. Rencananya, mereka akan berjalan ke depan Gedung Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menggelar aksi.
Selama perjalanan, Korlap acara, Boma menjelaskan aksi ini sebagai peringatan 54 tahun hari Aneksasi Papua yang jatuh pada 1 Mei kemarin. Berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Papua sejak 1963 hingga sekarang belum juga selesai.
“Sebut saja tanggal 8 Desember 2014 dimana kebrutalan aparat Indonesia di Paniai yang menewaskam 4 orang siswa SMA Negeri 1 Pinaia,” kata dia sesaat sebelum diamankan.
Selain itu, berbagai macam eksploitasi oleh perusahaan swasta terutama kontrak Freeport di masa lalu dimana hasil PEPERA 1969 dimenangkan Indonesia dengan cara-cara keji.
“Seperti teror, intimidasi dan bahkan pembunuhan sekalipun,” paparnya.
Pihaknya pun meminta, agar pemerintahan Jokowi-JK segera memberikan kebebasan dan hak menentukan nasib sendiri bagi seluruh masyarakat Papua sebagai solusi demokratis.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
