Jakarta, Aktual.com — Ketua Dewan Pertimbangan DPP Golkar, Akbar Tanjung kembali menegaskan bahwa dirinya konsisten menolak adanya syarat setoran wajib senilai Rp1 miliar bagi calon ketua umum Partai Golkar yang akan bertarung dalam Munsyawarah Nasional Luar Biasa di Bali.
“Saya sudah menyampaikan pikiran saya kepada media, saya konsisten saya tidak setuju denga syarat setor Rp1 miliar dari calon, karena itu akan jadi preseden buruk bagi Partai Golkar,” katanya, di Jakarta, Sabtu (7/5).
Lebih lanjut, dia mengkhawatirkan praktik buruk seperti ini akan menjalar di dalam parta berlambang pohon beringin itu dan menjadi ‘pembusukan’ secara masif hingga ke akar rumput partai.
“Kalau di pusat Rp1 miliar, bisa saja Musda tingkat I Rp500 Juta, bisa saja Musda tingkat II Rp250 juta dan bukan tidak mungkin Musda Kecamatan Rp200 juta. Kalau itu sudah menjadi kejadian budaya di partai Golkar bagaimana kita bisa menjelaskan kepada publik, bagaimana partai Golkar bisa kita pertahankan citranya kalau itu hanya dilihat urusan uang semata-mata,” tuturnya seraya kecewa.
Kembali dia meminta aturan persyaratan tersebut dibatalkan dan menyatakan diri siap untuk memberikan sumbangan dan memobilisasi kader Partai Golkar untuk menyumbang sukarela.
“Padahal sebetulnya tidak pakai uang pun masih bisa, atau iuran anggota, kamipun siap memberikan iuran, jadi menurut sata sebaiknya tidak dipertahankan adanya syarat Rp1 miliar karena itu akan merusak citra partai Golkar,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
