Jakarta, Aktual.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta terbuka terkait rencana pembangunan yang dilakukan di wilayah yang bakal digusur terhadap warga terdampak, termasuk tempat relokasi serta kehidupan sosial dan ekonomi nantinya.
“Misal, rusunnya yang tersedia jumlahnya ini, seperti ini, orang yang kehilangan pekerjaan akan dikasih ini, anak sekolah begini. Tapi, ternyata enggak, anak sekolah masih terlantar,” ujar Sekretaris Komisi A DPRD DKI, Syarif, saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (7/5).
Adanya bus sekolah yang disediakan bagi korban penggusuran yang tinggal di rusun, kata Syarif, hanya bohong belaka. Bahkan, dia menantang untuk membuktikannya.
“Rusun mana? Rawa Bebek? Ayo kita cek. Tidak ada anak sekolah dijemput. Tapi, karena ketidakberdayaan warga, ya sudah, mau bagaimana lagi? Akhirnya, meratapi penderitaan,” papar eks aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini.
Menurut Syarif, keterbukaan informasi kepada pemukiman warga yang bakal digusur sangat penting, agar masyarakat mendapat gambaran yang jelas. Apalagi, pada Mei ini direncanakan ada lima lokasi yang bakal ditertibkan.
“Leuser (kebayoran baru), Rawa Jati, Bendungan Hilir, Klender, terus Luar Batang walaupun belum tentu,” pungkas wakil ketua DPD Gerindra DKI itu.
Artikel ini ditulis oleh:
