Jakarta, Aktual.com —Organisasi pemerhati lingkungan dan kelautan, Center for Ocean Development and Maritime Civilization (Commit) menilai pembangunan reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta akan meningkatkan jumlah kemiskinan di wilayah Jakarta Utara khususnya di daerah pesisir.
“Jika reklamasi diteruskan, diperkirakan masalah kemiskinan akan bertambah parah,” ucap Direktur Eksekutif Commit, Muhammad Karim, Menteng, Jakarta Pusat (8/5).
Pasalnya, reklamasi di Teluk Jakarta akan mengakibatkan hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat pesisir. Dimana rerata penduduknya menggantungkan hidupnya dari hasil laut seperti menjadi nelayan ataupun penjual hasil laut.
“Jumlah nelayan pemilik di Jakarta Utara sebanyak 2979 orang dan buruh nelayan 21.049 orang. Sehingga, secara total berjumlah 24.028 orang yang akan terkena imbas hilangnya sumber penghidupan akibat reklamasi,” jelas dia.
Belum lagi, lanjut Karim, sebanyak 1120 orang yang bekerja sebagai buruh dari kegiatan budidaya kerang hijau juga akan menerima imbasnya. Setidaknya, dalam setahun, dampak implikasi dari reklamasi adalah hilangnya 28.160 ton kerang hijau tiap tahun.
Angka tersebut tentu menjadi persoalan besar. Mengingat, data yang dirilis Badan Pusat Statistik pada tahun 2015 saja untuk tahun 2009-2013, tingkat kemiskinan untuk daerah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu mencapai 93.400 jiwa atau 25% dari keseluruhan di DKI Jakarta yakni 373.613 jiwa.
“Sementara kesenjangan antar pendapatan masyarakat di wilayah ini juga masuk kategori tinggi. Pada tahun 2013-2014 nilai rasio gini di DKI Jakarta masing-masing 0.433 (BPS 2015),” terang dia.
Dari data-data itu, Karim mempertanyakan pernyataan yang menyebutkan jika reklamasi akan meningkatkan pendapatan penduduk pesisir, “Pertanyaan pokok yaitu apakah dengan mega proyek reklamasi Teluk Jakarta dan penggusuran pesisirnya akan mensejahterakan masyarakat pesisir atau malah kian memperparah kemiskinan mereka?” tanya dia.
Sebab itu, Karim menandaskan, proyek pembangunan reklamasi 17 pulau dengan luas keseluruhan 5.513 hektar atau penjangnya serupa Semanggi-Pademangan tidak layak diterukan.
“Kalau pemerintah DKI mau berpihak kepada masyarakat miskin, saya kira reklamasi harus dihentikan,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
