Jakarta, Aktual.com —Ketua Setara Institute Hendardi mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera menyusun rancangan penuntasan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di masa lalu, termasuk peristiwa 1965.
“Sikap Presiden Jokowi penting sehingga dinamika dan kohesi sosial tidak rusak akibat propaganda kebangkitan komunisme tidak berdasar yang beredar saat ini,” kata Hendardi melalui siaran pers diterima di Jakarta, Selasa (10/5).
Hendardi mengatakan propaganda kebangkitan komunisme yang berkembang belakangan tidak produktif bagi upaya penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu serta praktik demokrasi dan pemajuan HAM.
Apalagi, Hendardi menilai pernyataan sejumlah menteri di kabinet dan pejabat TNI/Polri juga tidak menyejukkan, tetapi malah menyebarkan kebencian dan memperkuat pengasingan sosial.
“Korban propaganda kebangkitan komunisme itu bukan hanya korban peristiwa 1965, tetapi juga kebebasan sipil warga. Mereka yang tidak membahas tentang peristiwa 1965 pun bisa mendapat stigma yang sama,” tuturnya.
Hendardi menilai propaganda kebangkitan komunisme dengan mengaitkan pada sejumlah kegiatan yang mempromosikan pengungkapan kebenaran seputar peristiwa 1965 baik melalui film, diskusi dan penerbitan buku merupakan upaya-upaya untuk mengadu domba masyarakat.
Selain itu, Hendardi juga menduga propaganda tersebut dirancang untuk menghalangi niat negara dalam melakukan rekonsiliasi serta memunculkan pembenaran terhadap pembatasan dan penumpasan kebebasan sipil.
“Agak ganjil bila TNI/Polri malah mengonfirmasi bahwa komunisme akan bangkit, padahal mereka memiliki intelijen yang bisa memberikan informasi akurat mengenai pembatasan dan penumpasan kebebasan berekspresi, berpendapat dan berkumpul yang terjadi dalam tiga bulan terakhir,” katanya
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Andy Abdul Hamid
