Jakarta, Aktual.com —Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik menyebut Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bukanlah orang yang demokratis sebagaimana yang dicitrakannya ketika keluar dari Gerindra.
“Ahok buka orang demokratis. Ahok keluar dari Gerindra, karena Gerindra setuju kepala daerah dipilih DPRD (saat pembahasan UU Pilkada beberapa tahun lalu). Tapi, begitu dia keluar, dia keluarkan kebijakan lebih sadis lagi,” ujarnya di Gedung DPRD, Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (10/5).
Kebijakan yang dikeluarkan bekas bupati Belitung Timur selama 17 bulan itu adalah merubah mekanisme pemilihan gubernur DKI dalam UU No. 29/2007 tentang Pemprov DKI Jakarta. “Dia minta gubernur DKI langsung ditunjuk presiden,” jelasnya.
Bekas ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI ini mengetahui rencana Ahok tersebut, lantaran untuk merevisi UU DKI, memakai jasa kader Gerindra di Senayan sebagai perantaranya.
“Yang jadi ’jembatan’ (Pemprov DKI dengan DPR) anak buah kita di DPR,” ungkapnya. Tapi, Taufik tidak merinci, apakah anggota Fraksi Gerindra DPR atau yang menjadi staf di fraksi ataupun anggota.
Untuk diketahui, perubahan UU dapat dilakukan atas inisiasi DPR atau pemerintah pusat.
Meski Ahok telah mengetahui rencananya itu terbongkar, kata Taufik, eks politikus tiga partai tersebut ‘ngotot’ mengubah mekanisme pemilihan gubernur. Ini tercermin dari adanya anggaran senilai Rp2,824 miliar pada R-APBD 2016 guna merevisi UU itu.
“Tapi, kami coret anggarannya,” pungkas ketua DPD Gerindra DKI ini.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
