Jakarta, Aktual.com — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menekankan pentingnya standar kompetensi bagi lembaga pelatihan tenaga kerja agar sektor industri tidak kesulitan dalam mencari sumber daya manusia yang berkualitas.
“Perlu aturan main tentang siapa yang harus ikut andil, supaya standar kompetensi itu bisa segera disusun,” kata Darmin seusai memimpin rapat koordinasi membahas pelatihan ketenagakerjaan di Jakarta, Rabu (11/5).
Darmin mengatakan Indonesia tidak dapat mengandalkan pendidikan formal untuk mencari tenaga kerja berkualitas, namun juga membutuhkan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kompetensi yang sesuai kebutuhan industri.
Untuk itu, tambah Darmin, asosiasi industri maupun asosiasi profesi harus mengambil inisiatif dalam menyusun standar kompetensi, yang nantinya bisa diajukan ke Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk dibakukan, jika disetujui.
Secara kelembagaan, BNSP bisa menjadi regulator dalam menetapkan standar kompetensi, apalagi standar yang ada bagi para pegawai perlu lebih ditingkatkan.
Selanjutnya, dibutuhkan lembaga pelatihan keterampilan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini, misalnya lembaga pelatihan yang dibentuk oleh beberapa perusahaan swasta.
“Lembaga pelatihan itu kemudian perlu diakreditasi oleh instansi berwenang, yakni BNSP. Sehingga baik standar kompetensi maupun lembaga pelatihan yang terakreditasi tersebut bisa dihargai setara dengan pendidikan formal,” kata Darmin.
Kepala BNSP Sumarna Abdurahman yang ikut dalam rapat koordinasi tersebut menyatakan pihaknya sedang mendorong agar setiap lembaga pelatihan nantinya berbasis standar kompetensi.
“Beberapa kendala seperti standar kompetensi yang belum lengkap, kurangnya dana, serta belum semua sektor memiliki lembaga sertifikasi juga menjadi fokus BNSP,” jelasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Arbie Marwan
