Jakarta, Aktual.com — Paket kebijakan ekonomi jilid XII dinilai sebagai bentuk keseriusan Presiden Jokowi dalam memperbaiki kondisi perekonomian nasional. Kebijakan itu merupakan strategi bertahap yang baik dalam merespon dinamika dunia usaha Indonesia.
Meski memunculkan polemik, namun kebijakan yang dikeluarkan pada akhir April lalu itu disambut positif oleh dunia usaha. Kementerian/lembaga juga terpacu untuk bersinergi dalam melaksanakan kebijakan tersebut, dengan harapan dapat menggenjot produktifitas ekonomi nasional.
Demikian dikatakan Ketua Bidang Perindustrian dan Perdagangan DPP Partai Perindo, Hendrik Kawilarang Luntungan, dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kamis (12/5).
Disampaikan dia, salah satu implementasi dari paket kebijakan ekonomi XII terlihat dari upaya BKPM dalam melakukan proteksi terhadap industri kerajinan dalam negeri dari barang-barang dari Cina.
“Langkah-langkah itu sudah sangat tepat, presiden sedang berjibaku memastikan infrastruktur dasar dan penunjang dalam negeri berjalan dengan baik untuk menggerakkan sektor ekonomi dalam negeri,” jelas Hendrik.
Sambutan positif sebelumnya juga disampaikan Ketum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani. Ia berharap paket kebijakan ekonomi Jokowi memberikan kemudahan investasi. Kadin Indonesia yang sering memberikan masukan kepada pemerintah itu berkeyakinan kebijakan pemerintah juga akan mendorong terciptanya lapangan pekerjaan.
Paket Kebijakan Ekonomi XII diketahui merupakan paket besar dan penting dengan cakupan luas menyangkut 10 indikator tingkat kemudahan berusaha yang telah ditetapkan oleh Bank Dunia. Yakni menyangkut starting business, perizinan pendirian bangunan dan pembayaran pajak.
Selanjutnya menyangkut akses perkreditan, penegakan kontrak dan penyambungan listrik, perdagangan lintas negara, penyelesaian perkara kepailitan serta perlindungan terhadap investor minoritas.
Artikel ini ditulis oleh:
