Jakarta, Aktual.com — Sekretaris Fraksi Partai Hanura, Dadang Rusdiana mengatakan dugaan kunjungan fiktif anggota dewan bisa dilihat dari dua sisi.
“Ya itu terjadi karena beberapa kemungkinan. Bisa jadi kunjungan itu dilakukan tetapi pelaporan dan dokumentasi kegiatan tidak dilakukan dengan baik atau bisa jadi tidak dilakukan (kunker) sama sekali,” kata Dadang saat dihubungi, di Jakarta, Jumat (13/5).
Karena itu, sambung Dadang, perlu penguatan fungsi asistensi oleh Kesekjenan dan staf administrasi fraksi maupun anggota DPR.
“Tentu kita akan cek, mana anggota yang perlu melengkapi laporan kegiatan. Saya yakin kegiatan itu pasti ada kalau melihat intensitas kegiatan para anggota DPR, tetapi rata-rata di pelaporan banyak sekali yang lemah,” sebut dia.
Dadang mengaku belum tahu apakah fraksi Hanura sudah menerima laporan dari BPK soal kunjungan fiktif yang diduga merugikan keuangan negara.
“Pimpinan fraksi belum terima suratnya, mungkin karena kita masih di daerah pemilihan (Dapil), kita belum dikasih tahu sama tata usaha fraksi,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
