Jakarta, Aktual.com — Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta temuan Badan Pemeriksa Keungan (BPK) tentang potensi kerugian negara dalam penggunaan anggaran knjungan kerja (Kunker) anggota DPR harus diungkap.
“Temuan BPK harus kita cek. Temuan tersebut harus diungkap. Karena anggota dewan harus belajar kedisiplinan juga untuk membuat laporan yang benar tidak manipulasi,” kata Fahri, di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (16/5).
Menurut dia, justru kita itu dalam UU MD3 untuk memperkuat fungsi representasi itu buat anggota agar memiliki kesempatan untuk bertemu dengan konstituen dengan adanya Kunker itu.
“Sehingga negara mengalokasikan anggaran untuk itu dengan berharap DPR sebagai kelembagaan bertemu dengan masyarakat untuk menggunakan up date situasi. Jangan sampai ada anggota yang mempergunakan kesempatan ini untuk mengambil uangnya tapi kunjungannya tidak dilakukan, bertemu rakyat tidak dilakukan, lalu membuat laporan-laporan yang fiktif sifatnya,” paparnya.
Ia menjelaskan bahwa tidak bisa dibenarkan, lantaran adanya dugaan terjadi kunker fiktif menjadi tindakan menyalah gunakan uang negara.
“Saya kira kita tunggulah audit dari BPK. Semoga ini jadi pembelajaran agar anggota disiplin pada kunker dan melaksanakan fungsi dari representasi kepada masyarakat,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
