Jakarta, Aktual.com — Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan asumsi dasar ekonomi makro untuk pertumbuhan ekonomi 2017 berada pada kisaran 5,3 persen-5,9 persen, sesuai dengan proyeksi penguatan perekonomian di negara maju maupun berkembang, tahun depan.
“Pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan meningkat seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian global, realisasi pembangunan infrastruktur dan terjaganya daya beli masyarakat,” kata Menkeu dalam menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2017 di Sidang Paripurna DPR, Jakarta, Jumat (20/5).
Menkeu menjelaskan asumsi tersebut telah mempertimbangkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi perekonomian nasional yaitu terbatasnya kapasitas produksi dan daya saing akibat terbatasnya infrastruktur, sumber daya manusia maupun inovasi teknologi serta isu kesenjangan ekonomi dan kedaulatan pangan.
“Selain itu, peran sektor keuangan dalam negeri masih dangkal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan masih tingginya biaya dana (cost of fund),” kata Menkeu.
Menkeu juga menyampaikan asumsi laju inflasi ditetapkan sebesar 3,0 persen-5,0 persen, yang didukung oleh berbagai upaya stabilisasi harga serta koordinasi yang baik antara sektor riil, otoritas moneter dengan pemerintah daerah. Sementara, suku bunga SPN 3 bulan berada pada kisaran 5,0 persen-6,0 persen.
Selain itu, asumsi nilai tukar rupiah ditetapkan sebesar Rp13.650-Rp13.900 terhadap dolar AS yang didukung oleh perbaikan fundamental ekonomi dan komitmen pemerintah dalam mendorong investasi, sehingga bisa mendorong kestabilan kurs rupiah.
Kemudian, asumsi harga minyak (ICP) Indonesia diproyeksikan pada kisaran 35 dolar AS-45 dolar AS per barel, lifting minyak 740 ribu-760 ribu barel per hari dan lifting gas 1,05 juta-1,15 juta barel per hari setara minyak karena adanya penurunan produksi secara alamiah dan kendala eksplorasi akibat harga yang rendah.
“Asumsi dasar ekonomi makro yang disusun pemerintah ini selanjutnya menjadi basis dalam penyusunan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2017 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017,” kata Menkeu.
Menkeu menjelaskan pengelolaan fiskal pada 2017 diperkirakan masih menghadapi tantangan yang berat antara lain peningkatan ruang fiskal untuk menopang belanja produktif prioritas, penyerapan belanja yang belum optimal, pemberian subsidi tepat sasaran, pengendalian belanja yang meningkat dan pengendalian keseimbangan primer.
“Oleh karena itu, pemerintah berupaya mewujudkan kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas APBN, peningkatan efisiensi pengalokasian anggaran, memperkuat daya tahan fiskal dan pengendalian risiko baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang,” katanya.
Ia menambahkan untuk mencapai target pembangunan nasional, pemerintah juga mengupayakan untuk menjaga daya tahan fiskal dengan penyediaan bantalan fiskal melalui pemanfaatan SAL, peningkatan fleksibilitas pengelolaan kebijakan fiskal melalui penguatan payung hukum dan pengendalian kerentanan fiskal dengan menjaga rasio utang.
Sementara, strategi menjaga kesinambungan fiskal adalah dengan mengendalikan defisit anggaran pada kisaran 1,9 persen-2,5 persen terhadap PDB melalui optimalisasi penerimaan dan efisiensi belanja, menjaga rasio utang 26 persen-28 persen terhadap PDB dengan mengendalikan pembiayaan dari utang dan pinjaman untuk kegiatan produktif, dan mengendalikan keseimbangan primer.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Arbie Marwan
