Jakarta, Aktual.com — Partai Gerindra meminta para Ketua RT dan RW untuk tidak memboikot Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang. Jika tidak suka dengan cara memimpin Gubernur Basuki Tjaha Purnama alias Ahok, ada cara yang bijak untuk melawannya.
Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyarankan, agar para Ketua RT dan RW mengawasi upaya mengklaim KTP warganya untuk calon independen.
“Justru kalau tidak suka dengan pemimpin yang kerap memaksakan kehendak, mereka harus bisa memastikan struktur RT dan RW tidak disalahgunakan untuk pencalonan kembali pemimpin tersebut,” papar Sufmi, dalam keterangan pers-nya, Minggu (29/5).
“Mereka juga harus jeli dan waspada agar jangan sampai ada warga mereka yang KTP di klaim sebagai pendukung pencalonan independen,” imbuhnya.
Isu pemboikotan Pilgub DKI bermula pada penolakan para Ketua RT dan RW di wilayah DKI terhadap aplikasi Qlue yang diberlakukan oleh Ahok. Salah satu Ketua RW di Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang, bernama Agus Iskandar dipecat oleh Lurah setempat lantaran Agus menolak pemberlakuan aplikasi Qlue.
Ironisnya, pemecatan terhadap Agus disampaikan secara lisan oleh Lurah Kebon Melati, Winetrin pada Jumat (27/5) karena didesak oleh Ahok.
“Jika ibu Lurah tidak berani memecat Ketua RW tersebut, maka ibu Lurah dan seluruh jajarannya yang akan saya pecat,” ujar Agus menirukan perkataan Winetrin.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
