Jakarta, Aktual.com — Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Arief Poyuono mengajak masyarakat untuk mengkritisi kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang lebih pro pekerja asing dan gemar mem-PHK buruh dalam negeri.
Pasalnya, banyak janji Jokowi yang tidak terealisasi sama sekali dalam rentang dua tahun dia memimpin tersebut.
“Sepuluh juta lapangan kerja baru yang dia janjikan, ternyata hingga hampir dua tahun belum ada lapangan kerja baru bagi rakyat. Yang ada, justru PHK besar-besaran akibat lesunya perekonomian yang salah urus,” kecam Arief dalam keterangan yang diterima, Selasa (31/5).
Selama ini dalam hampir dua tahun era Jokowi sidah banyak PHK menimpa berbagai sektor usaha, mulai dari industri minyak dan gas bumi, otomotif, elektronik, hingga perbankan. Berdasar data Kementerian Ketenagakerjaan, sebanyak 48.843 pegawai mengalami PHK sepanjang tahun lalu.
“Sedangkan sejak awal tahun ini hingga 17 Februari lalu terjadi 11.564 kasus PHK menurut catatan BPS,” tegas dia.
Namun anehnya, pasca dibuka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sejak awal tahun ini, serbuan delapan profesi pekerja dari asing masuk. Tentu itu telah membebani neraca jasa dan pendapatan yang kerap defisit.
Delapan profesi tersebut, yakni insinyur, arsitek, akuntan, dokter gigi, praktisi medis, perawat, tenaga pariwisata, dan tenaga survei.
Kemudian, selama Januari tahun ini saja, dari data BPS, sekitar 25 ribu warga negara asing (WNA) masuk ke Indonesia secara legal untuk bekerja di berbagai sektor usaha. Sehingga dalam setahun TKA legal bisa mencapai 300 ribu TKA yang bekerja di Indonesia.
“Dan yang masuk dengan cara ilegal tidak berhitung jumlahnya. Mereka masuk dengan berbagai cara,” tegasnya.
Data BPS lagi, wisatawan mancanegara (wisman) selama Januari lalu mencapai 814.303 orang. Mereka terbagi atas tiga jenis kunjungan. Pertama, wisatawan reguler sebanyak 740.570 orang atau naik 2,19 persen dari bulan sama 2015. Kedua, WNA yang masuk melalui Pos Lintas Batas sebanyak 35.741 orang atau naik 2,53 persen.
“Jadi benar sudah, Jokowi lebih pro buruh asing dan lebih senang mem-PHK PNS dan buruh Indonesia,” tandas dia.
Karena itu, tandas Arief, Partai Gerindra akan menolak usulan pemerintah untuk mem-PHK 1 juta PNS dan mendesak pemerintah untuk mencegah membanjirnya Buruh Asing ke Indonesia.
Caranya, dengan melarang investasi asing yang dibarengi memperkerjakan tenaga kerja asing unskill agar tidak terjadi ledakan pengangguran bagi buruh Indonesia .
“Makanya, Partai Gerindra juga mengajak para PNS di seluruh Indonesia untuk turun ke jalan dan melakukan mogok kerja untuk menolak PHK massal 1 juta PNS oleh pemerintah tersebut,” ajak dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
