Jakarta, Aktual.com — Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menilai dua belas paket kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi-JK tidak ditunjang dengan pengelolan yang profesional sehingga belum berjalan efektif.
Pasalnya, hingga kini pertumbuhan ekonomi nasional hanya sekitar 4,92 persen.
Selain itu, ke-12 paket itu masih belum menyentuh hal-hal riil. Misal, di sektor-sektor produktif dan strategis seperti pertanian, kelautan, dan perikanan yang belum mendapat perhatian serius.
“Investasi di sektor itu sangat minim. Padahal, pangsa pasarnya di atas 80 persen,” ujar Heri di Jakarta, Selasa (31/5).
Lebih lanjut, mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini menjelaskan sektor-sektor tersebut hanya menyumbang 15,4 persen dari PDB. Padahal, jumlah tenaga kerjanya diatas 50 persen. Penyebabnya, antara lain minimnya penguatan SDM, investasi, teknologi, dan modal.
Ironisnya, lanjut Heri, Ke-12 paket kebijakan itu masih jauh dari semangat ekonomi kerakyatan. Ia mengungkapkan, berdasarkan laporan bank dunia terakhir menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang ada sekarang hanya dinikmati oleh 20 persen masyarakat terkaya. Sedangkan, 80 persen penduduk atau lebih dari 205 juta orang, rawan tertinggal.
“Paradigma paket kebijakan ekonomi harus mewakili visi Trisakti sebagaimana janji saat kampanye,” cetus Waketum HKTI itu.
Dia mengingatkan pemerintah agar tidak terus-menerus memberi keistimewaan pada China. Sebab, itu hanya mengakibatkan kekecewaan yang besar dari pihak lain yang boleh jadi justru lebih potensial dan prospektif. Apalagi, kini pemerintah lebih senang bekerjasama dengan pengusaha China, bahkan berencana meminjam utang lagi.
“Pemberian keistimewaan seperti itu menutup kemungkinan yang lebih baik dalam konteks relasi internasional, baik secara ekonomi maupun politik,” tutur Politisi partai Gerindra itu.
Heri menambahkan, Ke-12 paket kebijakan itupun dirasa belum merepresentasikan kerja revolusi mental secara serius. Padahal, revolusi mental itu bisa dinilai dari seberapa baik pengelolaan manajemen kebijakan.
“Selama ini, kebijakan itu hanya melayani kelompok atas saja. Sedangkan, akar rumput dibiarkan berjuang sendiri tanpa keberpihakan yang sungguh-sungguh,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
