Jakarta, Aktual.com — Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengingatkan pemerintah, khususnya Kementrian Perdagangan, Kementrian Perindustrian dan Kementrian BUMN, agar fokus menyoroti masalah kenaikan harga bahan-bahan pokok dan daging sapi.
Pasalnya, kenaikan harga jelang bulan Ramadhan selalu berulang setiap tahunnya. Bahkan kini kenaikannya cukup tajam.
“Harga kebutuhan pokok semakin meroket terus. Ini roketan yang meluncur tajam. Ini sangat tinggi sekali bahkan memberatkan masyarakat kita di ekonomi bawah,” ujar Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/6).
“Apalagi, janji Jokowi bahwa daging sapi dibawah Rp80.000 per kilo. Ini harus diwujudkan, yang janji sudah presiden. Kalau menteri enggak ngikuti berarti menteri kurang memperhatikan anjuran presiden. Kalau enggak bisa, menteri harus ditinjau ulang,” sambung dia.
Lebih lanjut, jika dilihat dari perhitungan asal-usul dan profitnya, masalah daging sapi bisa ditekan hingga dibawah Rp80.000 per kilo. Namun, kendala terjadi di lapisan menengah, yakni di importir dan pedagang sehingga harga daging jadi mahal.
“Padahal kita harus beri jaminan kepada rakyat bahwa daging sapi bisa dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat,” ungkap Politisi Senior Partai Demokrat itu.
Menurutnya, jika Jokowi sudah berkeyakinan harga daging sapi bisa dibawah RP80.000 per kilo, seharusnya menteri yang ditugaskan dalam hal ini Menteri BUMN Rini Soemarno bisa mewujudkan instruksi presiden.
“Kalau enggak bisa ya berarti ada ‘something wrong’ disitu,” katanya.
Karenanya, ia menghimbau agar para menteri yang ditugaskan presiden bisa menjalankan tugasnya sesuai arahan. Ia pun meminta agar presiden tidak hanya terus melakukan evaluasi tetapi segera ‘mengeksekusi’ pembantunya yang tak mengindahkan instruksi. Apalagi, menteri BUMN belum mencatatkan prestasi.
“Dari tahun dulu udah dievaluasi tapi belum dieksekusi. Memang ini wilayah presiden. Tapi menteri harus dapat perhatian, khususnya menteri BUMN kan dia yang ditugaskan secara khusus jangan urus dirut-dirut aja. Kan menteri BUMN enggak mengatur itu saja. Memang terlihat pemilihan itu tak mengindahkan ‘good corporate goverment’. Sampai kini belum punya prestasi yang baik,” pungkas Agus.
Artikel ini ditulis oleh:
