Jakarta, Aktual.com — Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePi) Jeirry Sumampow mengatakan negara memang harus membiayai partai politik namun yang menjadi masalah parpol belum mampu membangun dirinya melalui proses demokratisasi yang benar.
Dalam praktiknya, parpol masih memakasi sistem kekerabatan dan kental dengan praktik-praktik transaksional dan pragmatis.
“Belum waktunya parpol dibiayai negara. Persoalan parpol kita bukan karena kekurangan biaya tetapi perilakunya yang pragmatis dan transaksional,” kata Jeirry.
Diungkapkan dia, pembenahan parpol menjadi hal yang mendesak sehingga dalam proses demokratisasi sebuah parpol berjalan dengan baik. Salah satunya menyangkut sistem keuangan misalnya, mereka harus transparan kepada publik.
Yakni dengan dilakukan audit sumber-sumber pendanaan berikut kegiatan yang dilakukannya. Selama hal itu belum dilakukan, Jeirry menilai ke depan tidak ada jaminan parpol akan lebih baik jika dibiayai negara.
“Apa ada jaminan kader parpol tidak main anggaran atau main proyek ketika negara membiayai parpol? Apa ada jaminan parpol tidak korupsi keuangan negara untuk kepentingan pribadinya? Apa ada jaminan mereka tidak mencari cukong untuk membiayai setiap kegiatan parpol?,” ucapnya.
Ditambahkan, pendanaan yang dikeluarkan negara berbasiskan jumlah suara yang terjadi selama ini saja tidak dibuat dengan benar. Parpol banyak yang tidak melaporkan, bahkan ada yang memanipulasi.
“Bagaimana kalau nanti semua dibiayai negara? Untuk anggaran kecil saja mereka tidak lakukan. Kalaupun dilakukan banyak manipulasi. Gimana kalau mendapat dana besar? Laporannya pasti lebih tidak jelas,” demikian Jeirry.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Nebby
