Jakarta, Aktual.com – Pemprov DKI begitu bernafsu menerapkan kebijakan jalan berbayar (electronic road pricing/ERP), setelah sebelumnya begitu gencar ingin sistem 3 in 1 dengan dalih tidak berpengaruh atas kemacetan di Jakarta.
Pakar transportasi Universitas Indonesia (UI), Alviansyah, berpendapat, seharusnya Pemprov DKI benahi dulu kualitas pelayanan transportasi umum, baik bus rapid transit (BRT) maupun non-BRT. “Sambil menunggu ERP,” ujar dia, di Jakarta, Kamis (2/6).
Pemprov DKI juga diminta memperbaiki dan memperbanyak kantong-kantong parkir (park and ride). Sehingga masyarakat memiliki pilihan untuk bermobilitas saat ERP berlaku.
“Operator swasta jangan takut, bila pemprov DKI membeli bus dan menempatkan di trayek operator existing. Operator swasta harus berbenah bila tidak mau tertinggal,” sambungnya.
Kata Alvin, pemerintah daerah (pemda) juga harus bersinergi dengan pemerintah pusat dalam memperbaiki tata kelola transportasi, baik di sektor industri serta keuangan.
Artikel ini ditulis oleh:
