Jakarta, Aktual.com — Presiden Jokowi kembali membohongi rakyat untuk membiayai aktivitas pemerintahnya sehari-hari. Diketahui dari penjualan harga Bahan Bakar Minyak jenis High Speed Diesel / Solar, seharusnya dalam ketetapan APBN, rakyat mendapat subsidi Rp1000 per liter.
Namun prakteknya, 100 persen rakyat tidak menikmati subsidi komsumsi BBM. Harga jenis High Speed Diesel /Solar yang non subsidi dijual oleh Patra Niaga kepada konsumen Industri hanya Rp5.000/ liter hingga Rp4.500/liter dan itupun sudah termasuk pajak bahan bakar, PPN dan ongkos angkut.
Sementara BBM yang katanya disubsidi untuk komsumsi masyarakat langsung dari stasiun pengisian BBM, plus PPN ,Pajak Bahan Bakar harga yang harus dibayar oleh sebesar Rp5.150/liter
“Nah jelas sudah kalau Pemerintahan Joko Widodo sudah banyak ambil untung dari masyrakat lewat PT Pertamina dalam hal harga jual solar subsidi yang ternyata tidak disubsidi justru memberikan keuntungan pada pemerintah, tetapi sebaiknya sebagai masyrakat kita maklumi saja karena pemerintahan yang dipimpin oleh Jokowi Widodo ini sudah ngos-ngosan dalam mengatasi defisit,” kata Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono kepada aktual.com, Minggu (5/6).
Tapi menurutnya, BPK dan KPK perlu melakukan audit investigasi karena sangat jelas adanya suatu ketidakberesan dalam tata niaga BBM di Indonesia.
Dalam analisanya, kemunculan harga penjualan Rp5.150/liter disebabkan aksi pemerintah mengambil keuntungan yang luar biasa besar dari dagang BBM impor, kemudian juga disebabkan para Mafia impor BBM yang ada disekeliling Joko Widodo.
Begitu juga penetapan harga Premium sebesar Rp6.450/liter tidak lepas dari kepentingan perusahaan Asing yang menjual BBM di Indonesia secara langsung melalui POM bensin
“Nah kalau sudah begini sebaiknya KPK dan BPK jangan tinggal diam, tapi lebih aktif untuk melakukan investigasi adanya kemungkinan Penyelewengan keuntungan jual solar impor yang dilakukan oleh oknum di Pertamina dan ESDM yang bekerja sama dengan Mafia impor BBM. DPR juga jangan diam saja tetapi bentuk Pansus harga BBM panggil semua pihak yang terkait, sebab ini sudah bisa jadi awal kalau kuatnya Mafia Migas mengatur harga dalam Tata niaga BBM,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Arbie Marwan
