Jakarta, Aktual.com — Mendagri Tjahjo Kumolo mengingatkan semua pihak untuk menjaga ruh kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dalam mempersiapkan calon praja. Yakni dengan tidak melakukan upaya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam proses perekrutan calon praja IPDN.
“Jika ada yang ketahuan membayar kepada oknum IPDN/Kemendagri langsung akan saya batalkan keikutsertaan pendidikan di IPDN walau diklasifikasikan lulus. Bagi oknum yang menerima langsung saya beri sanksi,” kata Tjahjo dalam keterangannya, Senin (6/6).
Dalam kunjungannya ke kampus IPDN Jatinangor itu, ia merujuk arahan Presiden Jokowi, bahwa IPDN sudah seharusnya menjadi pusat pengembangan revolusi mental yang mencetak Kader Pelopor Revolusi Mental (KPRM).
Mereka nantinya akan ditempatkan di seluruh kecamatan di Indonesia yang secala lintas komponen sekretariatnya dikoordinasikan Badan Pendidikan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri.
“Selain itu juga akan melibatkan lintas komponen termasuk pakar dan civil society serta tentunya harus sinergis dengan IPDN,” ucap Tjahjo.
Rektor IPDN Jatinangor, Ermaya Suradinata, mengatakan, perekrutan praja IPDN Jatinangor sudah memasuki tahapan psikologi, integritas dan kejujuran. Selanjutnya, mereka calon praja akan di tes wawancara dan tes ulang kesehatan.
“Dalam proses perekrutan ini kita juga sudah mengikutsertakan peran KPK guna menghindari adanya suap,” jelasnya.
Mengenai tindakan kekerasan yang ada di IPDN, Ermaya menyatakan saat ini sudah tidak ada dan bagi para praja dan pengasuh yang melakukan tindakan kekerasan langsung diberikan sanksi yang tegas.
Artikel ini ditulis oleh:
