Jakarta, Aktual.com — Keterpurukan ekonomi nasional belum menemukan jalan keluar. Sejumlah paket kebijakan pemerintah yang telah digulirkan dirasa tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dan lepas dari tekanan.
Bahkan, menurut Institute for Development of Economic and Finance (INDEF), paket kebijakan itu dirasa kamuflase bohong-bohongan karena implementasinya tidak berjalan seperti yang diharapkan pemerintah. Hal ini dibuktikan dari minimnya efek langsung kepada masyarakat.
“Paket deregulasi itu pertama mengenai de-birokratisasi untuk menyederhanakan perizinan, mestinya kalau diklaim ini berjalan, itu harus berdampak langsung, orang yang disetujui investasi itu langsung merealisasi investasinnya,” kata Direktur Eksekutif INDEF, Enny Sri Hartati, selasa (7/6).
Kemudian, dia melihat dari Rp1.800 triliun yang mendapat persetujuan investasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), hanya mampu direalisasikan sekitar Rp500 triliun atau kurang dari 50 persen realisasi.
“Kalau presiden mengatakan paket kebijakan on schedule, padahal on schedule itu pengeluaran paketnya bukan implementasinya, jadi hanya mengundang investor datang, kemudian mendapat komitmen, kalau implementasinya nggak jalan, sama aja bohong,” tukasnya.
Oleh karena itu, INDEF meminta pemerintah untuk mengevaluasi kembali efektivitas berbagai paket kebijakan ekonomi yang telah digelontorkan.
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
