Jakarta, Aktual.com — Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam APBN 2016 yang semula ditolak DPR dikabarkan akan kembali diajukan oleh Kementerian BUMN dalam APBN Perubahan 2016 ini.
Sebelumnya, dalam APBN 2016, pemerintah menyiapkan anggaran PMN sebesar Rp34,31 triliun untuk 23 BUMN. Di antara nama-nama BUMN itu terdapat juga BUMN yang statusnya sudah terbuka.
Menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR, Azzam Azman Natawijana, pemerintah harus tepat sasaran dalam mengucurkan PMN. Jangan berdalih untuk pengembangan infrastruktur yang akan dikucuri. Mestinya yang tepat itu yang dapat mendongkrak daya beli.
“Dalam bertahun-tahun daya beli masyarakat rendah. Padahal kalau digenjot dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi menjadi 6 persen. Mestinya kalau BUMN mau dapat PMN harus seperti itu,” tandas Azzam di di Jakarta, Selasa (7/6).
Selama ini, dalih pemerintah BUMN yang dapat PMN adalah yang akan mengenbangkan proyek infrastruktur. Justru proyek ini berdampak jangka panjang, padahal yang diinginkan publik, dampak PMN ini bisa lebih jangka pendek. Salah satunya untuk menggenjot daya beli itu.
Bahkan, dia kembali mengingatkan pemerintah,PMN ini jangan dibagi sembarangan, sehingga BUMN yang berstatus Terbuka (Tbk) justru harus dijauhkan dari PMN. Soalnya dari daftar 23 nama BUMN, beberapa memang ada nama perusahaan terbuka.
“Tidak ada alasan BUMN Tbk akan dapat PMN. Justru saat dulu kita jadikan mereka itu, ya berarti harus dapat menghidupi diri sendiri. Jadi ngapain masih membutuhkan PMN lagi?” cetus Azzam.
Apalagi memang, selain tiga bank BUMN yang sudah Tbk, beberapa perusahaan pelat merah Tbk lainnya juga sudah mendapat guyuran utang dari China Development Bank (CDB) itu.
“Mereka kemarin sudah dapat dari CDB, tidak perlu lagi minta PMN. PMN itu harus berdampak ke rakyat untuk meningkatkan pertumbuhan menjadi 6 persen,” terang Azzam.
Menurut Azzam, dalam pertumbuhan ekonomi kontribusi terbesar itu disumbang dari daya beli masyarakat sebanyak 58 persen, kalau investasi hanya 25 persen. Makanya DPR sangat berkeinginan PMN ini dapat berimplikasi ke daya beli masyarakat.
Untuk itu, Kamis (9/6) besok, pihaknya akan mengundang Menteri BUMN Rini Soemarno untuk membahas RAPBNP 2016, salah satunya soal PMN ini.
“Kami mau dengar dulu usulan seperti apa terkait PMN ini. Masalahnya saat ini, kami sama Bu Meteri (BUMN) masih putus hubungan ini. Makanya kami akan lihat urgensi dari PMN ini,” pungkas Azzam.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
