Jakarta, Aktual.com – Kinerja masih dianggap buruk, PT PLN (Persero) terancam tidak dapat kucuran Penyertaan Modal Negara (PMN) di APBN-Perubahan 2016.
“Kinerja PLN ini menjadi pertanyaan kami dari Komisi VI DPR. Sejauh ini kinerjanya sangat buruk,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR, Azzam Azman Natawijana, di Jakarta, Selasa (7/6).
Politisi Demokrat ini punya banyak ‘amunisi’ kekesalan atas PLN. Pertama, terkait rencana PLN mau mencabut subsidi listrik keluarga berdaya 900 kwh jadi 1400 kwh. Menurut dia kebijakan itu jika jadi diberlakukan, maka harga listrik Indonesia bakal jadi yang termahal di Asia.
Kedua, banyak laporan dari masyarakat terkait buruknya layanan PLN. Di beberapa daerah, seperti di Sumatera Utara, masih terjadi pemadaman bergilir. “Itu fakta yang terjadi, listrik di beberapa daerah masih ‘byar-pet’. Bagaimana mau menyukseskan program 35 ribu megawatt?” sindir dia.
Ketiga, belum lama ini Presiden Jokowi meresmikan pembangkit baru 4×25 MW di Kalimantan. Padahal dulu di lokasi itu sudah ada proyek pembangkit 2×50 MW yang sudah tujuh tahun mangkrak. “Kenapa tidak diperbaiki saja yang dulu? Ini ini dua-duanya sama 100 MW kok,” ucap dia heran.
Kebijakan yang seperti itu, menurut dia, cermin kalau PLN tidak bisa menginventarisir dengan baik pembangkit listrik mana yang mangkrak dan tidak. Jika tidak bisa mengatasi masalah listrik dari hulu hingga hilir, Azzam pun pertanyakan guna jabatan Direktur Regional PLN.
Azzam juga persoalkan letak kantor direktur regional yang justru berada di Jakarta. Mestinya, menurut dia, jabatan itu berkantor di daerah agar memahami permasalahan yang ada.
Azzam mencontohkan, kalau berkantor di Sumatera, maka bisa jadi kantornya di Medan atau Palembang. Kalau di Kalimantan bisa di Pontianak atau kota lain. Dan kalau di Sulawesi mungkin di Makasar. “Bukan malah berkantor di Jakarta,” kata dia.
Kelima, Azzam persoalkan adanya pemberian fasilitas mobil mewah pada jajaran direksi PLN, di tengah kinerja yang masih memprihatinkan. “Saya dapat informasi, para direktur ini bukan semakin perhatian malah mobilnya diganti mobil mewah S-Class. Coba juga dicek. Ini sangat memalukan,” kecam Azzam.
Soal PMN sendiri, pada APBN 2016, pemerintah menyiapkan anggaran PMN sebesar Rp34,31 triliun untuk 23 BUMN. Namun ditolak DPR, dan rencananya pemerintah akan mengajukan kembali dalam RAPBNP 2016 ini.
Artikel ini ditulis oleh:
