Jakarta, Aktual.com — Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mencatat Laporan Keuangan Pemeritah Pusat (LKPP) pada tahun 2015 merupakan penyelenggaraan keuangan yang paling buruk dalam lima tahun terakhir.
Bahkan menurut Sekjen FITRA, Yenny Sucipto, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menolak memberikan opini atau tidak memberikan pendapat (TMP) kepada beberapa Kementerian/lembaga lantaran telah terjadinya kebobrokan akut.
“LKPP tahun 2015 jelas merupakan rapot kuning pemerintahan Jokowi-JK, jika dilihat trend dalam lima tahun terakhir, maka LKPP kali ini paling buruk,” kata Yenny saat ditemui di Sekretariat Nasional FITRA, Kawasan Mampang Jakarta, Kamis (9/6).
Lebih lanjut Yenny memaparkan berdasar peringkat opini; pada tahun 2015 Kementerian dan Lembaga mendapat status Wajar Tampa Pengecualian (WTP) berjumlah 56 atau terjadi penurunan jika dibanding tahun 2014 berjumlah 62.
Kemudian status Wajar Dengan Pengecualian (WDP) berjumlah 26 pada tahun 2015, atau meningkat dari tahun 2014 berjumlah 18. Sedangkan status Tidak Memberikan Pendapat (TMP) sebanyak 4 pada tahun 2015, taua mengalami penurunan dari 7 kementerian dan lembaga,
Namun perlu dipahami, walaupun TMP terjadi penurunan jumlah, tetapi secara alasan disebabkan BPK tidak sanggup membuka kebobrokan yang terjadi.
“BPK tidak mau memberikan pendapat pada Kementerian Sosial, Komnas Ham, TVRI, dan Kemenpora karena faktor kacaunya keuangan disana. Seperti yang kita duga di Kemenpora yang katanya tidak menggunakan APBN dalam penyelenggaraan Piala Preside, nah kita diduga dana itu diambil dari APBN,” pungkas Yenny.
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Eka
