Jakarta, Aktual.com — Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron menyayangkan pernyataan pihak yang menyebut bahwa kenaikan harga daging sapi saat ini dikarenakan kesalahan pemerintahan sebelumnya.
“Sangat salah jika ada yang menyalahkan bahwa ini warisan pemerintah sebelumnya, karena di pemerintahan SBY untuk pencapaian swasembada 5 komoditas pangan pokok: beras, jagung, kedelai, daging dapi, dan gula, tertata dengan baik dan ada roadmap-nya,” kata Herman, Minggu (12/6).
Dia menjelaskan, kenaikan harga daging bukan hanya terjadi menjelang ramadhan dan idul fitri di tahun ini saja. Namun, sejak tahun lalu selalu berfluktuasi naik diatas harga wajar sehingga pernah terjadi mogok para pedagang sapi. Bahkan, Bareskrim Mabes Polri turun tangan mengatasi masalah ini.
Dirinya menjelaskan, saat ini fokus pemerintahan hanya di bidang pangan hanya pada padi, jagung, dan kedelai, sehingga pencapaian swasembada daging sapi renstra-nya tidak jelas lagi dan import sangat terbuka bebas. Tetapi ironisnya, justru harga tidak stabil dan relatif stabil pada harga yang tinggi.
“Ini mestinya menjadi evaluasi pemerintahan Jokowi. Tidak tepat menyalahkan pemerintahan sebelumnya, karena harga saat ini tergantung pada bagaimana pemerintah saat ini mampu mengelola komoditas pangan pokok dan strategis yang menjadi hajat hidup masyarakat banyak ini dengan baik, dengan tidak mengabaikan spirit swasembada,” ujarnya.
Era pemerintahan SBY, kata dia, Setiap tahun dievaluasi dan secara khusus untuk sapi dan kerbau tahun 2011 ada sensusnya. Sehingga, sangat terukur berapa kemampuan dalam negeri memenuhi konsumen yang setiap tahunya butuh daging sapi kurang lebih 500.000 ton, dan berapa harus di-import.
“Progresnya jelas, setiap tahun import turun terus dan hanya pada waktu-waktu tertentu ada tambahan import, itupun terbatas karena tujuannya swasembada.”
Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR Arteria Dahlan menyebut naiknya harga daging saat ini adalah buah dari pemerintahan SBY.
“Masalah tingginya harga daging kalau kita mau cermat dan jeli, toh sudah ada pada jamannya Pak SBY, dan bahkan bermulai disana. Pemerintah saat ini kan hanya kebagian pekerjaan dan tanggung jawab saja,” ujar anggota dari F-PDIP ini.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
