Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto (kiri), Sekjen Partai Golkar Idrus Marham (tengah) dan Bendahara Umum DPP Robert Kardinal (kanan) bersiap memulai Rapat Pleno DPP Partai Golkar di Jakarta, Senin (13/6). Rapat tersebut membahas juklak (petunjuk pelaksanaan) musyawarah daerah serta juklak pemilihan kepala daerah. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A./pd/16

Jakarta, Aktual.com — Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham mengatakan rapat pleno yang digelar di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (13/6), mengagendakan beberapa hal. Salah satunya adalah mengesahkan beberapa petunjuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2017 dan persiapan Musyda diberbagai daerah.

Pleno juga mengagendakan pemaparan program aksi yang secara keseluruhan disampaikan oleh Koordinator Bidang. Dari bidang kepartaian, politik hukum dan keamanan, kajian stratagis dan pengembangan sumber daya manusia, pemenangan pemilu, kesejahteraan rakyat hingga bidang perekonomian.

“Koordinator Bidang ini akan menyampaikan program-program aksi yang akan dilaksanakan, utamanya program seratus hari,” terang Idrus disela-sela pleno.

Mengenai Surat Keputusan Susunan Kepengurusan DPP Golkar, ia menyatakan pihaknya tengah menunggu akta notaris untuk dapat mengajukan pengesahan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

“Insya Allah minggu ini selesai,” katanya.

Susunan Kepengurusan, dimungkinkan akan ada perubahan posisi baik di departemen maupun posisi bendahara. Salah satunya Luhut Binsar Pandjaitan yang masuk sebagai Dewan Pembina yang menyatakan tidak harus duduk pada jabatan tersebut. Luhut ingin fokus membantu Presiden sebagai Menko Polhukam.

“Pak Luhut memang sudah menyampaikan bahwa sebagai kader Golkar tidak harus berada di dewan pembina. Tetapi fokus dari awal membantu Presiden Jokowi-JK dalam rangka sukses kinerja kabinet kerja sehingga tidak masuk,” ucapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka