Jakarta, Aktual.com – Keinginan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno untuk melakukan holding migas dengan cara mencaplok PGN (yang sebagian sahamnya dimiliki publik) ke dalam PT Pertamina (Persero) dinilai langkah yang tidak sehat dalam membangun iklim usaha di Indonesia.
Peneliti dari LIPI, Maxensius Tri menuturkan bahwa Indonesia membutuhkan iklim usaha yang kontestasi untuk memacu pembangunan infrastruktur migas, dengannya semua pihak akan berusaha memberikan best practice (kinerja yang baik)
“Relasi Pertamina dan PGN harus berorientasi B to B, kenapa Pertamina takut bersaing, ini seharusnya baik dalam hal percepatan pembangunan infrastruktur gas,” kata Maxensius, Selasa (14/6).
Sejauh ini dia mengamati holding yang digagas oleh Menteri Rini tidak berorientasi pada pembangunan ketahanan energi, namun sebaliknya malah ia mengkhawatirkan terjadinya kemunduran untuk pembangunan daya saing nasional di sektor migas.
Kemudian menurutnya percepatan pembangunan infrastruktur bukan lantaran faktor holding, namun yang perlu diperhatikan pemerintah adalah persoalan kepastian hukum yang membuat investor berpikir kembali dalam mengembangkan usaha di Indonesia.
“Holding Pertamina dan PGN akan mematikan perusahaan lain karena kalah size. Infrastruktur bisa cepat dibangun bukan karena holding, namun dengan kepastian hukum,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Arbie Marwan
