Jakarta, aktual.com – Hingga saat ini, rentetan kejadian bencana di Indonesia masih memiliki dampak yang sangat besar. Data dari BNPB menunjukkan, selama tahun 2015, lebih dari 1.500 kejadian bencana telah menyebabkan lebih dari 240 korban jiwa dan lebih dari 837.081 orang mengungsi serta kerugian material yang sangat besar. Data tersebut menunjukkan bahwa kejadian bencana di Indonesia memiliki dampak yang sangat besar.
Beberapa penyebab kondisi tersebut adalah diantaranya kurangnya kapasitas pemangku kepentingan dalam melakukan respon bencana, kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan dan juga kurangnya korelasi antara kegiatan kesiapsiagaan dengan implementasi pada saat tanggap darurat.
Oleh karena itu, Nahdlatul Ulama melalui Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI NU) bekerjasama dengan Pemerintah Australia melalui Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) melaunching program SLOGAN-STEADY yaitu “Penguatan kapasitas Pemerintah dan Masyarakat Lokal dalam Kesiapsiagaan Bencana untuk Respon Bencana yang Cepat dan Efektif” di Gedung PBNU, Selasa 14 Juni 2016.
Menurut Ketua LPBI NU, M. Ali Yusuf, program ini akan dilaksanakan selama 24 bulan, mulai Mei 2016 sampai Mei 2018 di 3 (tiga) kabupaten: Wajo dan Barru (Sulawesi Selatan) dan Jepara (Jawa Tengah). Ali Yusuf menambahkan, tujuan utama dari program ini adalah untuk mengelola risiko bencana di daerah rawan bencana dengan cara menguatkan kapasitas kesiapsiagaan dan respon bencana pemerintah dan masyarakat lokal.
Beberapa kegiatan penting dari program ini di antaranya: beberapa pelatihan untuk meningkatkan kapasitas para pihak (pemerintah, masyarakat dan lembaga usaha) dalam melakukan respon bencana, penguatan koordinasi pemangku keprntingan, pengkajian risiko bencana dan pengembangan sistem kesiapsiagaan bencana dan mekanisme tanggap darurat bencana.
Lebih lanjut menurut Ali, program ini akan melibatkan para pemangku kepentingan: BPBD dan instansi pemerintah terkait, legislatif, Palang Merah Indonesia, organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, perguruan tinggi/insitisusi pendidikan, media, lembaga usaha dan LSM di daerah target program.
Ani Isgiyati, Direktur Pemberdayaan Masyarakat BNPB, mengatakan program yang akan dilaksanakan oleh LPBI NU bekerja sama dengan DFAT ini sejalan dengan program yang sedang dikembangkan oleh di BNPB. Sebagai contoh pembentukan Forum PRB untuk menguatkan koordinasi para pihak terutama di daerah, kemudian sistem kesiapsiagaan bencana dan mekanisme tanggap darurat bencana serta pengembangan desa tangguh bencana.
Natalie Cohen dari Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) mengatakan bahwa Pemerintah Australia sangat menghargai kerjasama yang sudah terjalin erat sejak lama dengan Pemerintah Indonesia terutama untuk membangun ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. Natalie menambahkan, sejauh ini sudah ada banyak program terkait peningkatan kapasitas yang dilaksanakan bersama BNPB dan organisasi masyarakat seperti NU.
Dalam kerjasama yang baru ini, LPBI NU sebagai lembaga yang berada di bawah naungan organisasi keagamaan terbesar di Indonesia akan berperan aktif dalam upaya penguatan kapasitas stekeholder dalam penanggulangan bencana khususnya respon bencana.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
