Jakarta, Aktual.com – Target pemerintah yang menginginkan penerimaan pajak dari program tax amnesty atau pengampunan pajak mencapai Rp165 triliun dirasa tidak masuk akal.
Pasalnya, selain waktunya yang sempit, target pemerintah juga dirasa ketinggian, karena tidak jelas perhitungannya itu seperti apa. Sehingga jika dipaksakan maka program pengampunan pajak ini rentan gagal. Padahal sebelumnya pemerintah sempat menyatakan target dari pajaknya itu sebesar Rp60 triliun, tapi kemudian menjadi Rp165 triliun.
“Tidak sampai logika berpikirnya kalau hanya dalam semester kedua tahun ini bisa mengambil pajak tax amnesty mencapai Rp165 triliun. Kalau memang sejak awal tahun itu mungkin. Tapi kalau hanya satu semester tidak logis,” ungkap ekonom senior dari CORE Indonesia, Hendri Saparini, di Jakarta, kepada Aktual.com, Jumat (17/6).
Menurut dia, mungkin saja target itu akan tercapai kalau ada perubahan strategi luar biasa untuk mendorong agar penerimaan dari tax amnesty yang besar itu bisa tercapai.
“Untuk itu, saya kira pemerintah harus menjelaskan ke masyarakat. Langkah apa sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah. Pasalnya selama ini pemerintah mengatakan, perlu dilakukan pemotongan anggaran dengan harapan dapat penerimaan besar dari tax amnesty,” tegas dia.
Tapi dengan waktu yang hanya satu semester, waktu yang sangat mepet itu bisa jadi target Rp165 triliun tidak tercapai.
“Bisa saja dilakukan review ulang ya, karena angka tersebut saya kira tidak logis,” tegas Hendri.
Karena saat ini, lanjutnya, penerimaan negara secara keseluruhan memang sedang sulit. Sehingga, jika tax amnesty tercapai bisa membantu. Namun jika strateginya salah, maka dipastikan akan gagal di tengah jalan.
“Dengan begitu, efeknya yang terjadi pada APBN bisa saja defisit anggaran makin besar. Sehingga ujung-ujungnya pemerintah akan menambah utang, bisa utang luar negeri atau utang dalam negeri dengan menerbitkan SUN,” papar Hendri.
Hendri menyarankan, dengan kondisi fiskal yang sangat sulit ini, pilihan yang tepat adalah pengalokasian anggaran dari yang tidak prioritas ke sektor yang lebih prioritas.
“Jadi dengan kondisi anggaran yang berat ini, tidak perlu juga terlalu berharap pada tax amnesty. Apalagi memang hingga Juni ini belum jelas juga masih ketat dibahas di DPR,” cetus dia.
laporan: Bustomi
Artikel ini ditulis oleh:
