Irjen Polisi Tito Karnavian mengucapkan sumpah jabatan sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/3). Irjen Pol.Tito Karnavian sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/pd/16

Jakaarta, Aktual.com – Presiden Joko Widodo telah menyerahkan calon tunggal Kapolri ke DPR RI, yakni Komjen Tito Karnavian. Ketua DPR RI mengungkapkan hal tersebut belum lama ini. DPR selanjutnya akan memproses usulan Tito sebagai pengganti Jenderal Badrodin Haiti.

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade, DPR RI harus lebih cermat dalam menindaklanjuti usulan Tito. Yakni dengan mengklarifikasi beberapa isu yang perlu publik ketahui. Salah satunya berkaitan dengan informasi yang menyebutkan bahwa Tito anti terhadap Islam.

“Pada dasarnya kami mengapresiasi atas dipilihnya Komjen Tito sebagai calon tunggal. Kami menghormati Presiden Jokowi yang mengusulkan Tito Karnavian atas dasar prestasi dan kapasitasnya yang mumpuni untuk memimpin polri ke depan,” kata Andre kepada wartawan, Sabtu (18/6).

“Akan tetapi ada dua hal yang perlu Komjen Tito klarifikasi kepada masyarakat luas. Pertama soal isu Komjen Tito anti terhadap Islam dengan background dia sebagai bagian dari Densus 88,” sambungnya.

Isu anti-Islam Komjen Tito ini perlu diklarifikasi DPR RI, khususnya pada saat melakukan fit and proper test calon Kapolri. Selain klarifikasi di DPR, Andre juga menekankan pentingnya Tito mengklarifikasi kepada Majelis Ulama Indonesia dan ormas Islam bahwa dia bukan calon Kapolri anti-Islam.

Hal lain yang perlu diklarifikasi, lanjut Andre, yakni menyangkut netralitas Komjen Tito. Ia menyinggung rekaman soal Freeport beberapa waktu lalu, dimana Komjen Tito disebut-sebut turut mensukseskan Jokowi dalam pemilihan di Papua. Saat itu, Komjen Tito diketahui menjadi Kapolda Papua diduga memenangkan Jokowi-JK melalui noken.

“Kami tidak ingin Komjen Tito jadi Kapolri juga jadi timses Jokowi ke depan. Harus diklarifikasi bahwa Tito tidak berpolitik praktis karena polri milik rakyat bukan kelompok tertentu,” jelasnya.

“Terakhir, dalam rangka pilkada DKI, Komjen Tito diketahui punya hubungan baik dengan Ahok. Ini juga perlu diklarifikasi, jangan sampai polri ke depan diseret-seret ke pilkada DKI,” sambung Andre.

 

Laporan: Sumitro

Artikel ini ditulis oleh:

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS