Jakarta, Aktual.com – Komisi D DPRD DKI Jakarta meminta pemerintah provinsi (pemprov) menunda peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan arena balap sepeda Velodrome dan light rail transit (LRT) yang rencananya diadakan Rabu (22/6) lusa.
Sebab, kata Anggota Komisi D, Pandapotan Sinaga, harus ada kejelasan terlebih dahulu tentang berbagai kesiapan teknis maupun administratif sebelum seremonial tersebut digelar.
“Meski harus mengejar Asian Games, semua proses administrasinya harus terlebih dahulu dipenuhi. Jangan sampai pembangunan malah terhenti,” ujarnya di Gedung DPRD, Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (20/6).
Salah satu hal yang belum dipenuhi dalam rencana pembangunan Velodrome dan LRT adalah penunjukkan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai pelaksana teknis.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah DKI, Saefullah, menyatakan pemprov sedang mempersiapkan pembelian kembali (buy back) arena yang dibutuhkan dalam proyek Velodrome dalam revisi Peraturan Gubernur (Pergub) No. 14/2016 tentang Pembangunan Indoor Velodrome dan Pengembangan Equistrian yang kini tengah dibahas.
“Nanti salah satu pasal disebutin, setelah jadi, aset itu akan dibeli oleh DKI Jakarta. Jakpro kan dikasih penugasan untuk bangun velodromenya,” katanya, beberapa saat lalu.
Sementara itu, Direktur Utama PT Jakpro, Satya Heragandhi, sepakat dengan pernyataan Saefullah tersebut. Pasalnya, anggaran USD40 juta untuk membangun Velodrome tak hanya berasal dari kas daerah.
Terlebih, imbuh Satya, perusahaan plat merah yang dipimpinnya masih membutuhkan dana besar untuk membangun sarana olahraga dalam event olahraga Asian Games 2018.
“Istilahnya, kalau duit kurang dikit, ya gue cariin. Tapi, kalau kurang banyak, pak gubernur bisa bantu cariin juga,” tutupnya.
Laporan: Fatah
Artikel ini ditulis oleh:
