Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra, Desmond J Mahesa mempertanyakan peranan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) terhadap peredaran vaksin palsu selama 13 tahun lamanya. Artinya, terbongkarnya kasus vaksin palsu itu menjadi pertanyaan kinerja BPOM yang telah dilakukan selama ini.
“Kalau kita bicara BPOM cuma administrasi, cuma melegalisasi mereka dapat untung dari situ bisa jadi mereka jual stempel aja. Kalau begitu bubarkan saja! Urusan jamu enggak beres, banyak jamu liar beredar menyebabkan orang kecelakaan, orang mati di sini,” kata Desmond, di Kompleks Parlemen, DPR RI, Selasa, (28/6).
Ia pun mengatakan jika pengawasan BPOM yang tidak berjalan maksimal terlihat dari kordinasi antara BPOM dengan lembaga penegak hukum seperti kepolisian yang tidak terbangun dengan baik. Alhasil, makanan ataupun obat yang berbahaya tidak bisa teridentifikasi.
Tidak hanya itu, Desmond juga mempersoalkan pengenaan hukuman berat bagi para pelaku yang tidak akan terwujud lantaran belum ada undang-undang yang mengaturnya.
“Berbeda dengan negara lain, seperti di negara Cina misalnya para pemalsu mendapat hukuman mati. Kalau di Indonesia berbeda, ketika ada persoalan ini baru membicarakan hukuman berat,” tandas wakil ketua komisi III DPR RI itu. (Novrizal Sikumbang)
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
Eka
