Jakarta, Aktual.com – Pemerintah menyepakati pembentukan Satuan Tugas Percepatan dan Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi. Satgas ini nantinya akan mengawal, mempercepat dan meningkatkan efektifitas paket-paket kebijakan ekonomi jilid I hingga XII yang telah diterbitkan pemerintah.
Pembentukan Satgas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi ini dinilai sebagai bentuk sekaligus mengkonfirmasi kegagalan rezim Joko Widodo dalam mengimplementasikan seluruh kebijakan yang dikeluarkan sendiri.
“Satgas tidak perlu dibentuk jika kementerian terkait mampu mengimplementasikan paket kebijakan ekonomi. Disinilah fungsi Kemenko Perekonomian yang patut disorot,” tegas Sekjen Humanika Sya’roni dalam keterangan tertulisnya kepada Aktual.com, Jumat (1/7).
Disampaikan dia, pokok permasalahan sebenarnya ada di Kantor Kemenko Perekonomian Darmin Nasution. Menteri Darmin gagal mengkoordinasikan kementerian dan instansi dibawahnya sehingga sederet paket kebijakan ekonomi gagal diimplementasikan.
Menteri Darmin juga disebutnya jarang muncul ke publik. Padahal, sebagai bawahan Presiden Jokowi, semestinya kerja Darmin lebih kencang dibanding Presiden. Misal, Presiden blusukan 10 kali, para menteri termasuk Darmin harus blusukan 20 kali.
“Kenyataannya, Darmin Nasution hampir tidak pernah blusukan. Sehingga wajar jika Darmin gagal menangkap permasalahan di lapangan,” jelas Sya’roni.
“Percuma membentuk satgas kalau menterinya bermental birokrat. Seharusnya mental tersebutlah yang harus dievaluasi. Jika tidak mau berubah juga, maka menterinya yang patut diganti,” sambung dia.
Melalui pembentukan Satgas, Sya’roni mengingatkan bahwa rakyat tidak boleh dijadikan kelinci percobaan. Melihat kondisi ekonomi yang terus terpuruk, terlalu lama bagi Presiden mempertahankan menteri yang tidak kapabel. Sebab itu sama saja dengan menggiring rakyat ke jurang kesengsaraan.
Laporan: Sumitro
Artikel ini ditulis oleh:
