Jakarta, Aktual.com – Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan Pemerintah Indonesia tidak akan memilih opsi tebusan untuk bebaskan 10 WNI yang disandera kelompok bersenjata Abu Sayyaf di Malaysia dan Filipina.
Meski tetap mengutamakan keselamatan para WNI yang disandera, kata dia, pemerintah tetap tidak akan pilih opsi tebusan. Saat berbicara di kantor Menko Polhukam, Gatot mengatakan apa yang disampaikan sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
“Kita bayar? Lalu ketagihan dan menculik lagi? Saya tekankan bahwa sesuai arahan Presiden diutamakan keselamatan sandera tapi tidak menghendaki adanya pembayaran,” kata dia, Senin (11/7).
Kalaupun pihak perusahaan memilih opsi tebusan, sambung Gatot, pemerintah sudah memilih mengembalikan uang yang dititipkan melalui Kementerian Luar Negeri. “Sudah dikembalikan sejumlah yang diminta.”
Menlu Retno Marsudi ikut menambahkan pernyataan Gatot soal tidak dipilihnya opsi tebusan untuk bebaskan sandera. Kata dia, pemerintah tidak mendukung ada pembayaran atau ‘ransom policy’. “Itu dasar posisi pemerintah,” ujar Retno.
Sebelumnya, sempat beredar kabar untuk bebaskan 14 WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf di Filipina diberikan tebusan. Menyusul penculikan tiga WNI di Lahad Datu, Sabah, Malaysia, Sabtu (9/7) lalu. Pelaku diduga masih bagian kelompok Abus Sayyaf.
Dalam pernyataannya, Kepala Perwakilan Indonesia di Tawau, Malaysia, Abdul Fatah Zainal mengatakan tiga WNI yang jadi korban penculikan berasal dari Nusa Tenggara Timur (NTT) bernama Lorence Koten (34), Theodorus Kopong (42), dan Emanuel (40).
Beber dia, saat kejadian ketiga WNI bersama empat orang awak kapal LD/113/5/F sedang menangkap ikan di perairan dekat Lahad Datu saat dihampiri bersenjata jelang tengah malam.
Artikel ini ditulis oleh:
