Jakarta, Aktual.com – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meminta jajaran untuk mengoptimalisasikan anggaran yang didapat lembaganya, baik itu dalam APBN maupun APBN-Perubahan tahun anggaran 2016.
Imbauan ini disampaikan Yasonna merujuk pada menurunya persentase penyerapan anggaran Kementerian Hukum dan HAM dibandingkan periode sebelumnya.
”Khususnya pada APBN-Perubahan yang baru diketok DPR. Khususnya di Lembaga Pemasyarakatan yang mendapat anggaran signifikan untuk memerbaiki masalah kelebihan kapasitas,” ujar Yasonna, di gedung Kemenkum HAM, Jakarta, Selasa (12/7).
Politikus PDI-Perjuangan ini juga meminta jajarannya untuk selalu berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Inpektorat Jenderal.
Dia mengklaim, koordinasi tersebut harus dilakukan demi terciptanya transparansi penggunaan anggaran serta menjauhkan diri dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
“Menjauhkan dari prosedur yang tidak benar serta mencegah pelaksanaan yang tidak benar,” tutur dia.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemenkum HAM Bambang Rantam Sariwanto menjelaskan, hingga saat ini penyerapan anggaran di lembaganya justru lebih buruk dibandingkan dengan periode sebelumnya.
Untuk 2015 pada periode yang sama, persentase penyerapan anggaran Kemenkum HAM hanya sebesar 50,5 persen. Sedangkan pada 2016 ini tercatat penyerapan anggaran sebesar 42,2 persen.
“Tahun ini ditambah Rp 2 triliun yang memerlukan strategi yang baik untuk realisasinya,” kata Bambang, saat mendampingi Yasonna.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
