Jakarta, Aktual.com – Komisi IX DPR RI melakukan rapat kerja membahas soal vaksin palsu dengan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Rabu (13/7).
Nila menyebutkan, vaksin palsu yang ada kini sudah beredar di sembilan wilayah.
“Hasil penelusuran BPOM atas fasilitas pelayanan kesehatan yang pengadaan vaksinnya bukan melalui sumber resmi diidentivikasi 37 fasilitas kesehatan, di sembilan wilayah kerja BPOM di Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Surabaya, Pangkal Pinang dan Batam. Ini akan disidik lebih lanjut oleh Bareskrim Polri bersama BPOM,” ujar Nila saat raker di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/7).
Dijelaskan, dari 37 fasilitas pelayanan kesehatan itu, telah diperiksa 39 sampel vaksin yang ada. Dari sampel ini ditemukan empat produk vaksin yang isinya tidak sesuai atau palsu, dan satu diduga palsu karena label tidak sesuai.
BPOM telah melakukan uji terhadap sejumlah barang sitaan Bareskrim Polri. Dari pemeriksaan 15 produk, terdapat 5 produk yang terbukti kandungannya palsu, 1 produk vaksin yang kadarnya tidak sesuai dan 1 produk yang labelnya tidak sesuai.
Kemenkes telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan pengungkapan seluruh jaringan tindak pidana vaksin palsu. Juga, mencari data penerima vaksin palsu terhadap anak-anak untuk dapat dilakukan pemeriksaan kondisi anak dan penjadwalan vaksinisasi ulang sesuai pedoman imunisasi.
“Tindak lanjut atas kasus vaksin palsu ini, kami memberikan surat edaran ke seluruh RS dan klinik agar melakukan pengadaan vaksin dan mengelola limbah kemasan vaksin sesuai dengan peraturan,” ungkap Nila.
Meski demikian, pihaknya telah memberikan sanksi peringatan terhadap pelayanan kesehatan yang pengadaan vaksinnya bukan melalui sumber resmi. Kemudian, dia juga sudah menginstruksikan agar dilakukan langkah-langkah korektif dan pencegahan.
“Dan, jika terbukti melakukan tindakan pidana, dilanjutkan ke pro-justicia,” pungkasnya.
Laporan: Nailin
Artikel ini ditulis oleh:
