Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning mengusulkan agar pembahasan anggaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ditunda, lantaran persoalan vaksin palsu belum tuntas.
”Usul saya kalau ada pembahasan anggaran ditunda aja. Kalau dibahas triliunan nanti vaksinnya palsu lagi. Persoalan enggak jelas-jelas ini,” ujar Ribka saat rapat kerja komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Nila Moeloek di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/7).
Ia menegaskan, persoalan vaksin palsu tidak bisa disepelekan sebab menyangkut generasi penerus bangsa.
Ribka megaku tak habis pikir dengan pernyatan Menkes Nila yang seolah-olah menganggap vaksin palsu tidak berbahaya. Ia mengatakan jika memang vaksin palsu beredar sejak 2003 lalu, maka sudah banyak generasi bangsa yang terancam penyakit seperti hepatitis, polio, tetanus, bahkan sampai idiot.
“Kayak bukan dokter aja tuh pernyataan. Orang akan ketawa,” sindir politikus PDIP itu.
Apalagi, lanjutnya, hingga kini Kemenkes tidak mau menyebutkan Rumah Sakit mana saja yang menggunakan vaksin palsu, begitu pula pihak-pihak yang terlibat dalam peredarannya. Pasalnya, vaksin palsu tergolong sebagai kejahatan koorporasi.
“Kalau Bu Menkes tidak mau menyebutkan dimana saja, artinya bisa saja terlibat sindikat ini. Apa susahnya menyebutkan,” tegas Ribka.
Ribka menambahkan, negara seharusnya bertanggung jawab terhadap pemberian vaksin. Bila perlu, vaksin diberikan seluruhnya secara gratis. Karena itu, kata dia, tidak bisa dikatakan atau menyalahkan vaksin palsu beredar lantaran rakyat menginginkan vaksin murah.
“Mentang-mentang mau murah dikasih yang ecek-ecek. Masih beruntung rakyat mau bayar, disalahin lagi bilang rakyat maunya yang murah. Lah negara tanggung jawab. Negara kita aneh, kesehatan ada di nomor 6,” pungkasnya.
Laporan: nailin
Artikel ini ditulis oleh:
