Jakarta, Aktual.com – Komite Penyelamat Nawa Cita (KPN) Panel Barus mengatakan perombakan Kabinet Kerja Jilid II yang wacananya segera diumumkan Presiden Joko Widodo perlu mempertimbangkan dengan baik bagaimana kinerja para pembantunya.
Dalam catatan KPN, menteri yang layak direshuffle adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Marwan Jafar, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga, Jaksa Agung M Prasetyo dan Gubernur BI Agus Martowardojo.
“Yang paling krusial adalah kemendes. Kenapa? Karena ini salah satu ciri khas pemerintahan saat ini. Bisa dinilai sendiri bagaimana besarnya alokasi anggaran desa, sudah memobilisasi masyarakat desa atau belum,” terang Panel kepada Aktual.com, Kamis (14/7).
Dengan besaran alokasi anggaran desa, seharusnya pertumbuhan desa saat ini sudah mulai menunjukkan hasilnya. Dari sebelumnya konsumsi menjadi desa yang mampu memproduksi, sehingga pelan-pelan bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat.
“Isu yang mengembang kan belum optimal, Presiden ingin lari 150 km per jam tapi menterinya berjalan lambat,” jelas dia.
Untuk kursi Jaksa Agung M Prasetyo, Panel Barus menyoroti konsolidasi internal yang belum berjalan dengan baik. Dalam konteks penindakan kejahatan narkoba memang cukup tegas, dibuktikan dengan eksekusi mati terhadap terpidana narkoba.
“Konsolidasi internalnya harus dirapihin, karena kasus-kasus penegakan hukum ternyata banyak melibatkan aparat penegak hukum sendiri,” kata dia.
“Penegak hukum itu harus diperbaiki dengan bener, seperti halnya pelantikan Pak Tito (Kapolri) kemarin, Presiden menekankan masalah reformasi polri dan menindak tegas intoleransi,” sambungnya.
Menteri BUMN Rini Soemarno, tambah Panel, KPN mendapati komunikasi yang jelek dengan DPR RI. Padahal, buruknya komunikasi politik Menteri BUMN dan DPR itu secara langsung memperburuk citra pemerintahan saat ini.
“Komunikasi politiknya berantakan dengan DPR. Terlepas siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi faktanya itu menghambat kinerja, menghambat hubungan dua pihak. Kemudian masalah Pelindo II, melalui Pansus DPR mengeluarkan rekomendasi,” ucapnya.
Sementara untuk posisi Menteri ESDM Sudirman Said, KPN menyinggung saat kasus Freeport mencuat. Dimana Sudirman Said lebih memposisikan diri sebagai juru bicara Freeport dibanding pemerintah. Begitu halnya dengan Kemenkop dan UKM serta Gubernur BI, kinerjanya selama ini tidak jelas.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
