Warga melakukan isi ulang pulsa listrik di salah satu perumahan, Jakarta, Rabu (6/1). PT PLN (Persero) berencana akan membebaskan biaya tambah daya listrik untuk pelanggan 450 dan 900 ke 1.300 Volt Ampere (VA) yang berlaku bagi pelanggan rumah tangga. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/foc/16.

Jakarta, Aktual.com – Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir terus mendesak pemerintah agar merealisasikan pencabutan subsidi dari 18,7 juta pelanggan rumah tangga yang menggunakan listrik 900VA.

Dia menegaskan bahwa PLN siap melakukan eksekusi jika telah mendapat persetujuan dari pemerintah. Menurutnya kebijakan ini juga bagian dari upaya efisiensi belanja pemerintah.

“Ya kita siap laksanakan kalau itu diputuskan pemerintah, kan akan ada efisiensi dari pemerintah,” kata Sofyan saat ditemui usai rapat di Kementerian BUMN Jl Medan Merdeka Jakarta, Kamis (14/7).

Namun mengenai perkara ini, Persiden Joko Widodo sepertinya bersikap was-was dan tidak mau gegabah, mengingat jumlah 18,7 juta pelanggan terhitung cukup besar dan dikhawatirkan menimbulkan gejolak sosial ditengah kondisi ekonomi yang lesu.

Untuk itu, pada kesempatan rapat terbatas (Ratas) Jokowi menginstruksikan Menteri ESDM, Sudirman Said agar meninjau kembali dan memverifikasi jumlah 18,7 juta pelanggan listrik 900 VA yang akan dicabut subsidi.

“Terkait subsidi, tolong dikalkulasi dengan hati-hati. Cermat dalam menghitung dan cermat dalam penerapannya sehingga subsidi akan tepat sasaran. Terutama bagi yang tidak mampu, yang miskin, ini harus benar-benar dipastikan agar mereka mendapatkan subsidi itu,” kata Presiden dalam rilis yang diterbitkan Kementerian ESDM, Rabu (22/6).

Namun Menteri ESDM, Sudirman Said berupaya meyakinkan Presiden, data berjumlah 18,7 juta pelanggan yang akan dicabut subsidi tersebut sudah valid, hanya saja sebagian kecil yakni 200 ribu pelanggan yang perlu ditinjau.

“Dari 18,7 juta pelanggan 900 VA yang tidak layak menerima subsidi, hanya sekitar 200 ribu pelanggan yang perlu direview,” jelas Sudirman.

Terkait hal ini, berdasarkan informasi yang diterima Aktual.com bahwa metodologi penyisiran rumah tangga miskin yang dilakukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ( TNP2K) tidak secara total, namun melainkan metode sampling random.

Metode itu dilakukan dengan alasan keterbatasan anggaran, namun hasilnya menjastifikasikan jutaan pelanggan rumah tangga untuk dicabut subsidi

“Tentu saja hasil itu sangat konyol dan tidak dapat dibuktikan secara akurat,” jelas sumber. (Dadangsah).

Artikel ini ditulis oleh:

Dadangsah Dapunta
Eka