Jakarta, Aktual.com – UU Pengampunan Pajak (Tax Amneaty) yang digugat oleh beberapa organisasi masyarakat (ormas) ke Mahkamah Konstitusi memang yang sebagai tergugat adalah pihak pemerintah.
Sehingga ketika nanti sidang MK, kalangan DPR diminta pemerintah untuk ikut menjelaskan terkait alasan diundangkannya UU tersebut. Namun, bagi Wakil Ketua Komisi XI DPR, Hafiz Thohir, setelah UU ini disahkan, maka DPR sudah tidak terlibat lagi.
“Tidak perlu lah, DPR dilibatkan (di sidang MK). Karena yang tergugat itu adalah pemerintah. Sehingga DPR tidak ikut bertanggung jawab. Karena UU itu juga inisiatif pemerintah. Ya tanggung sendiri lah (jawab di MA),” cetus Wakil Ketua Komisi XI DPR, Hafiz Thohir, di Jakarta, Kamis (14/6) malam.
Makanya sejak saat ini, ujar dia, kalau ada gugatan pemerintah harus menyiapkan diri. Karena kalau kalah, akan mennjadi beban pemerintah akan lbh bsr.
“Itu harus dipikirkan dengan seksama. Dan akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Saat ini saja, dengan adanya tax amnesty target perrumbuhan ekonomi pemerintah sebesar 5,3-5,9 persen. Kalau sampai kalah, bisa lebih kecil lagi,” tutur dia.
Pemerintah dituntut mampu menjelaskan bagaimana tax amnesty itu dapat diterima publik. Karena sejauh ini, banyak publik yang menolak UU itu, makanya ada yang mau menggugat atau judicial review (uji materi) ke MK.
“Selama ini, dukungan pemerintah hanya kuat dari parpol. Tapi dari segi kepercayaan publik sangat menurun. Bagaimana jurus pemerintah untuk menangkis kalau UU itu bukan melegalkan kejahatan keuangan,” jelas Thohir.
Untuk itu, ujar dia, peran Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus lebih kuat lagi. “Dan saya belum lihat ilmu dari pemerintah untuk menangkis gugatan publik itu terhadap tax amnesty. Saya lihat pemerintah belum terlalu siap,” ungkap dia.
Di tempat yang sama, anggota Komisi XI Johnny D Plate menyebut sepertinya DPR perlu juga membantu pemerintah ketika ada gugatan UU tax amnesty di MK.
“Karena kami yang ikut membahas dan mengundangkan (UU Tax Amnesty). Terutama dari Komisi XI dan Banggar DPR. Mestinya nanti di MK ikut bantu pemerintah,” sebut dia.
Meski begitu, dia juga meminta ke pemerintah harus mampu berargumentasi saat sidang di MK nanti. “Terutama terkait manfaat dari Tax Amnesty itu. Karena publik banyak yang belum tahu manfaat tax amnesty ini. Kalau ada manfaatnya, jelaskan sejelas-jelasnya,” tegas Johnny.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
