Jakarta, Aktual.com – Staf ahli Kementerian ESDM, Said Didu menyampaikan rasa pesimis bahwa PT Freeport akan mematuhi dan merealisasikan pembangunan smelter, selagi kebijakan pemerintah tidak memberikan kepastian perpanjangan kontrak industri yang berada di bumi Papua itu.
Sementara itu, untuk menetapkan kebijakan perpanjangan kontrak, terlalu banyak orang di sekitar Presiden Jokowi yang membisik untuk tidak memperpanjang kontrak yang akan berakhir pada tahun 2021 mendatang.
Dia berharap agar Presiden segera mengambil keputusan untuk memberikan kepastian usaha dan investasi di Indonesia.
“Siapa yang mendanai, mereka juga kan pinjam bank juga, dana perusahaan. bahan bakunya mana? kalau diputus kontrak 2021, enggak dapat bahan baku smelternya, nggak mau mereka bangun smelter,” kata Said Didu di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (15/7).
Sebagaimana diketahui, Vice President Corporation Communication PT Freeport Indonesia, Riza Pratama pernah menyampaikan bahwa perusahaannya tidak akan membangun smelter jika permohonan perpanjangan perusahaan tambang tersebut tidak dikabulkan.
“Kalau perpanjangan tidak diberikan, ya buat apa bikin smelter? Konsentratnya tidak ada,” kata Riza. (Dadangsah)
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Eka
