Semarang, Aktual.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melihat tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Jawa Tengah masih berada di bawah level nasional 21,84 % (literasi) dan 59,7% (inklusi). Tercatat, Jateng baru berada di tingkat di bawah literasi 19,25 % dengan tingkat inklusi 41 %.
Kepala Kantor OJK Regional 3 Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Panca Hadi Suryatno mengatakan, pihaknya mendorong tingkat literasi dan inklusi keuangan melalui berbagai program yang telah diluncurkan. Beberapa program Ekonomi “Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat” di Desa Larangan Brebes pada 11 April 2016.
“Program itu untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi petani dan UMKM serta memperluas akses keuangan bagi kelompok petani dan IMKM di pedesaan,” ujar dia, dalam keterangan persnya, Sabtu (16/7).
Kata dia, program lain Program JARING yaitu Program Jangkau, Sinergi dan Guideline, di Pelabuhan Morodemak pada tanggal 12 Mei 2016 dengan menggandeng industri perbankan dan industri keuangan non bank, dengan tujuan terus mendorong akselerasi pembiayaan kepada sektor kelautan dan perikanan.
Melaksanakan Seminar Kemaritiman Pasar Modal dengan tema “Pasar Modal Sebagai Sumber Pendanaan Industri di Sektor Kelautan dan Perikanan” pada tanggal 17 Mei 2016, dengan tujuan untuk lebih menyebarkan informasi terkait Pasar Modal kepada pelaku usaha di daerah sehingga pemanfaatan Pasar Modal di daerah sebagai sumber pendanaan dapat ditingkatkan, khususnya mendorong pengembangan usaha di sektor perikanan dan kelautan dan industri terkait lainnya.
“Selain itu, untuk mendukung Program Pemerintah Daerah, kami telah melakukan pertemuan koordinasi dengan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Provinsi Jawa Tengah dan industri jasa keuangan khususnya perusahaan pembiayaan, untuk bersinergi dalam rangka mendukung program untuk meningkatkan penerimaan keuangan daerah melalui optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor,” beber dia.
Khusus Jateng, hingga kini penyaluran kredit UMKM tercatat Rp81,5 triliun per April 2016. Penyaluran pembiayaan/kredit UMKM nasional per April 2016 hanya sebesar 18,12% dari total penyaluran kredit nasional, atau hanya sebesar Rp745 triliun.
“Melalui program ini, diharapkan dapat menjadi salah satu upaya meningkatkan inklusi keuangan di Jawa Tengah,” imbuh dia.
Sementara, hingga Maret 2016, jumlah agen Laku Pandai di Jawa Tengah mencapai 15.022 atau tumbuh 60% dibandingkan dengan Desember 2015. Dengan begitu, diharapkan pelayanan industri keuangan di daerah-daerah terpencil dengan membuka layanan-layanan keuangan tanpa kantor dan melibatkan agen-agen yang berasal dari masyarakat sekitar.
Beberapa manfaat dari program Laku Pandai, kata dia, masyarakat semakin melek industri keuangan akan semakin berkembang dengan meningkatnya jumlah nasabah. Kedua, masyarakat di daerah terpencil menjadi paham dengan produk keuangan dan mampu mengelola keuangan dengan bijak, dan ketiga, bagi agen itu sendiri, dapat menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan penghasilan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
