Jakarta, Aktual.com – Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menjelaskan jika pemerintah Filipina menyetujui pelaksanaan operasi militer Indonesia untuk membebaskan sandera WNI di Kepulauan Sulu, maka operasi tersebut akan dipimpin oleh angkatan bersenjata Filipina.
“Kalau kita mengejar orang di negara lain, maka negara itu yang jadi pimpinannya. Kita harus mengikuti komando mereka, dalam hal ini Filipina,” ujar Ryamizard, di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin (18/7).
Sebagai purnawirawan TNI AD yang telah bergelut dalam dunia kemiliteran sejak 1974, Ryamizard mengatakan bahwa operasi militer bersama adalah hal yang lumrah dilakukan sehingga seharusnya tidak menjadi masalah.
“Saya pernah (ikut) sembilan kali operasi militer, di Malaysia, Timor Timur, Kalimantan. Jadi soal operasi militer saya sudah ‘nglothok’,” katanya.
Namun, dalam kaitannya dengan Filipina, Indonesia harus menghormati konstitusi negara tersebut yang melarang keterlibatan militer asing di dalam teritorialnya.
Dirinya juga menjelaskan bahwa operasi militer sangat berisiko, meskipun dilakukan oleh prajurit berpengalaman. Terlebih lagi, saat ini 10.000 pasukan Filipina telah dikerahkan untuk menumpas gerakan separatis Abu Sayyaf di Kepulauan Sulu, selatan Filipina, sehingga dikhawatirkan intervensi militer asing justru mengacaukan situasi di lapangan.
“Perang itu gampang, menyelamatkan orang yang sulit,” tegasnya.
Untuk itu, pihaknya akan bertemu dengan menteri pertahanan Filipina dan Malaysia di Kuala Lumpur, Kamis (21/7), guna membahas pelaksanaan operasi militer serta kerja sama keamanan trilateral, khususnya untuk jalur perdagangan laut.
(ant)
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
