Polisi mengamankan asrama mahasiswa papua di Jalan Kusumanegara, Yogyakarta, Jumat (15/7). Polisi berjaga mencegah aksi warga Papua yang berisi meneriakkan orasi yang berisi menuntut kemerdekaan Papua. AKTUAL/NELSON

Yogyakarta, Aktual.com – Wakil Ketua II DPR Papua dari fraksi Gerindra, Yanni, sambangi Asrama Kamasan Papua yang beberapa hari lalu terjadi insiden pengepungan oleh ratusan aparat Kepolisian bersama sejumlah ormas.

“Saya berharap mendapatkan informasi akurat terkait insiden kemarin, sebagai laporan saya nanti ke DPRP Papua, kami (DPRP Papua) mau mengambil langkah konkret dan mengantisipasi kejadian ini agar tidak meluas,” tegas Yanni, Selasa (19/7).

Ia menilai, baik info maupun foto yang beredar di pemberitaan juga media sosial ihwal insiden di Asrama Papua terlihat mengerikan, oleh karenanya dibutuhkan kejelasan informasi seputar insiden tersebut, seperti mengapa akses jalan ditutup, bagaimana proses penangkapan sejumlah mahasiswa, termasuk beberapa ormas yang mencoba memaksa masuk ke asrama.

Menurutnya, insiden yang terjadi di Yogya begitu ramai direspon di Papua, dikhawatirkan hal itu picu ketidakstabilan politik yang ada disana. Sebab, hal apapun terkait dengan provinsi paling timur Indonesia itu selalu jadi santapan dunia internasional.

“Kita nggak mau kejadian seperti Timor Timur lagi karena saat ini semua orang ingin menguasai Papua, kita harus mewaspadai asing yang mencoba memperkeruh suasana atau bahkan malah mereka yang menyutradarai,” tandasnya.

Ditambahkan Yanni, ada kedekatan emosional antara Papua dengan Yogya, banyak pejabat terkemuka di Papua berlatang pendidikan dari Kota Pelajar ini sehingga diharap para mahasiswa yang tengah menuntut ilmu dapat belajar secara sungguh-sungguh, agar kemudian kembali ke Papua membangun tanah kelahirannya.

“Kami ingin proses belajar berjalan dengan baik dan tenang, tidak masuk kedalam ranah politik sebab saya paham kondisi batin mereka (mahasiswa Papua), hal-hal lain itu rahasia Tuhan yang kita tidak tahu,” kata Yanni.

Menanggapi hal itu, Roy Karoba, Juru Bicara PRPPB atau Persatuan Rakyat Pembebasan Papua Barat, menyatakan bahwa hak politik merupakan hak seseorang yang dijamin dalam prinsip demokrasi sehingga tidak ada satupun pihak yang dapat mencampuri.

Roy justru mempertanyakan tim investigasi resmi yang meski sebelumnya telah dibentuk DPRP Papua untuk menindaklanjuti berbagai laporan kondisi mahasiswa Papua yang ada di Yogya, tidak kunjung juga didatangkan.

Laporan yang telah dikirim sejak 4 bulan lalu menurut Roy antara lain berisi tindakan-tindakan diskriminatif, teror berupa intimidasi oleh orang tak dikenal, ancaman pembunuhan serta cacian rasisme yang dialami para mahasiswa Papua selama di Yogyakarta.

“Kami tidak akan berikan keterangan apapun terkait insiden kemarin kecuali kepada tim resmi,” kata Roy.

Tindakan pengepungan dan represifitas aparat yang dilakukan terhadap mereka kemarin, menurut Roy merupakan instruksi sang Kapolri baru, Tito Karnavian. Termasuk sikap Kepolisian yang membiarkan sejumlah ormas lakukan aksi intimidatif didepan asrama mereka, dinilai sebagai sebuah kesengajaan aparat membenturkan ormas tersebut dengan para mahasiswa Papua.

(Nelson Nafis)

Artikel ini ditulis oleh:

Nelson Nafis
Arbie Marwan