Jakarta, Aktual.com – Pemerintah hanya melakukan ‘gertak sambal’ untuk mengeluarkan kebijakan moratorium ekspor batubara ke negara Filipina, hal ini terungkap dari pernyataan Direktur Jendral Mineral dan Batubara (Minerba), Bambang Gatot Ariyono yang masih bimbang untuk memutuskan dan memberlakukan kebijakan itu.
Saat ini jelas Bambang, dirinya masih hanya sebatas evaluasi demi mementingkan keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan perdagangan ekspor batubara dari ancaman penyanderaan oleh kelompok bersenjata asal Filipina.
“Kita sedang evaluasi itu. Memang kita mementingkan keselamatan dan keamanan warga negara. Jadi kita sampai saat ini masih mengevaluasi apakah perlu sampai mengeluarkan moratorium ataupun menyatakan force major terhadap itu. Jadi, belum moratorium,” ujarnya di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Kamis (21/7) sore.
Sikap keraguan-raguan Bambang ini perlu diperanyakan, pasalnya Menteri ESDM, Sudirman Said yang merupakan selaku atasan Bambang, mendukung adanya moratorium tersebut. Menurut Sudirman tindakan moratorium sebagai pesan tekanan agar Filipina menjamin keamanan jalur perdagangan ke negaranya.
“Jadi kita berikan satu pesan saja, kalau pasokan mau lancar minta keselamatan dijaga, bagi pemerintah keselamatan warga negara adalah nomor satu,” ujarnya.
Lebih lanjut kata Sudirman, dirinya melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan untuk melakukan moratorium ke Filipina hingga pihak berwenang Filipina memberi jaminan keselamatan dan keamanan bagi WNI yang terlibat dalam perdagangan ekspor komoditas batubara.
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Andy Abdul Hamid
