Jakarta, Aktual.com – Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Center for People Studies and Advocation (Cepsa) menyatakan perombakan kabinet, bila jadi dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo, maka selayaknya jangan dilakukan untuk kepentingan partai politik.
“Sudah semestinya Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja para menteri agar sejalan dengan kebijakan dan target yang diinginkannya. Namun, perombakan kabinet jangan dilakukan hanya untuk mengakomodir kepentingan partai,” kata Direktur Eksekutif Cepsa, Sahat Martin Philip Sinurat, dalam rilis, di Jakarta, Senin (25/7).
Menurut dia, sebenarnya tidak jadi soal jika sosok yang bakal diganti berasal dari parpol atau nonparpol, tapi seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan rakyat.
Sebagaimana diwartakan, Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto menyatakan perombakan kabinet kerja tentu saja merupakan hak prerogatif presiden.
“Masalah reshuffle kabinet ini tentu hak prerogatif presiden, kita percayakan bahwa presiden telah melakukan suatu evaluasi kepada para menteri-menterinya,” kata Setya Novanto saat ditanya mengenai perombakan kabinet usai melantik DPD Partai Golkar Sumatera Selatan di Palembang, Senin (18/7).
Menurut dia, Presiden Joko Widodo sangat mengetahui kinerja daripada para menteri-menterinya dan apapun yang diputuskan oleh presiden tentu saja akan dihormati.
Sebelumnya, pengamat komunikasi politik PolComm Institute, Heri Budianto, mengatakan kinerja kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) akan tetap solid jika perombakan kabinet atau “reshuffle” dilakukan terhadap menteri dari non-partai politik.
“Jika Partai Golkar dan PAN mendapatkan jatah menteri, maka kursi menteri non-parpol yang seharusnya digeser, sehingga kinerja pemerintahan akan tetap solid,” kata Heri Budianto.
Hanya saja, kata Heri, apabila Golkar mengincar jatah menteri maka benturannya akan keras karena Golkar tidak mendukung Jokowi saat Pilpres dan datang belakangan.
Selain itu, Direktur Archipelago Solidarity Foundation Dpl-Oek Engelina Pattiasina di Jakarta, Senin (27/6), mendesak dilakukan perombakan kabinet karena ada menteri yang dinilai kurang sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo.
Semestinya, menurut Engelina Pattiasina, kebijakan yang sudah diputuskan Presiden dilaksanakan dan diimplementasikan oleh menteri terkait, bukan diulur-ulur dan seolah punya agenda lain.
“Menko dan jajaran menteri di bawahnya harus selaras. Jangan seolah bertentangan,” katanya. (Antara)
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
