Jakarta, Aktual.com – Menteri Luar Negeri Tiongkok meminta Menlu AS John Kerry untuk mendukung dibukanya kembali dialog antara Tiongkok dan Filipina terkait isu Laut China Selatan, menyusul keputusan sebelumnya yang menentang Beijing dalam sengketa tersebut.
Tiongkok tidak ikut serta dan menolak menerima keputusan Mahkamah Arbitrase Tetap yang didukung PBB pada 12 Juli itu, dimana Manila yang merupakan sekutu AS menang dalam kasus tersebut.
Dalam pertemuan di ibukota Laos, Vientiane pada Senin disela pertemuan puncak ASEAN, Menlu Tiongkok mengatakan kepada Kerry, Tiongkok dan ASEAN sepakat bahwa sengketa harus dikembalikan ke jalur yang benar dengan penyelesaian melalui pembicaraan langsung dengan pihak-pihak terlibat.
Tiongkok “berharap pihak AS membicarakan langkah-langkah aktual untuk mendukung dilakukannya kembali dialog antara Tiongkok dan Filipina, serta mendukung upaya-upaya Tiongkok dan ASEAN untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan”, kata Wang dalam pernyataan Kemenlu, Selasa (26/7).
Tiongkok berulangkali menuding AS telah meningkatkan ketegangan di Laut China Selatan dan berpihak dalam sengketa itu. Namun tudingan itu dibantah oleh Washington.
Tumpang tindih klaim dengan Tiongkok di jalur pelayaran dan perairan kaya sumberdaya alam itu, merupakan isu paling banyak dibicarakan bagi 10 anggota ASEAN, yang terjebak diantara keinginan menegaskan kedaulatan dan peningkatan hubungan dengan Beijing yang semakin menonjolkan diri.
Kemenlu Tiongkok mengatakan, Wang kembali mendesak Tokyo untuk tidak campur tangan dalam isu Laut China Selatan, dan mengatakan bahwa Jepang bukanlah pengklaim dalam sengketa itu sehingga perlu menghindari campur tangan.
“Hubungan Tiongkok-Jepang masih labil dan tidak memuaskan,” kata kepada Menlu Jepang Fumio Kishida.
Jepang dan sekutu-sekutunya, Australia dan AS mengeluarkan pernyataan bersama menyuarakan “penentangan keras mereka atas aksi sepihak” di Laut China Selatan serta menyerukan kepada Tiongkok maupun Filipina untuk tunduk pada keputusan hukum yang mengikat.
Tiongkok mencatat kemenangan diplomatik pada Senin, ketika negara-negara ASEAN menyingkirkan rujukan keputusan mahkamah tersebut dalam pernyataan bersama, setelah adanya keberatan dari Kamboja, sekutu terdekat Tiongkok di ASEAN.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Nebby
