Jakarta, Aktual.com – Isu perombakan kabinet jilid III dinilai akan menjadi kenyataan dengan adanya perintah Presiden kepada menteri-menterinya agar tidak meninggalkan Jakarta dalam minggu ini. Terlebih sebelumnya beberapa menteri telah dipanggil ke Istana Negara untuk melaporkan perkembangan kinerjanya.

Lebih kebelakang lagi, beberapa kader partai politik dari partai pendukung baru pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla juga telah diundang ke Istana.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum KPP PRD‎ Alif Kamal kepada Aktual.com, Selasa (26/7). Ada beberapa catatan apabila reshuffle Kabinet Kerja Jilid II nantinya benar-benar dilakukan Presiden Jokowi.

“Sedapat mungkin pergantian anggota kabinet didasarkan pada cita-cita Trisakti dan Nawacita yang selama ini telah menjadi program besar Jokowi-JK,” kata dia.

Menteri-menteri yang dipilih dan dilantik nanti seyogyanya orang-orang yang mampu menerjemahkan cita-cita besar Trisakti dan Nawacita. Bukan mereka orang-orang yang justru menjadi antitesa dari Trisakti.

“Kedua, reshuffle kabinet harus disertai dengan pengkonsolidasian kekuatan politik baik dalam lingkaran pemerintahan sendiri maupun diluar,” tutur Alif.

Presiden Jokowi, dalam hal ini harus tegas terhadap menteri yang gagal atau malah berbeda pandangan dengan kebijakan Presiden seperti beberapa waktu yang lalu. Kegaduhan kabinet yang pernah mewarnai kabinet kerja tidak boleh lagi terjadi.

“Ketiga, reshuffle kabinet sedapat mungkin dapat menciptakan optimisme dan harapan publik. Karena itu, komposisi anggota kabinet nantinya bisa memancarkan gairah baru bagi rakyat Indonesia,” jelas dia.

Apabila pergantian anggota kabinet masih dengan pola yang sama seperti reshuffle jilid pertama, Alif khawatir kegaduhan pemerintahan akan terus terulang. Mengingat beberapa partai politik yang sebelumnya berseberangan, hari ini telah menyatakan diri menjadi partai pendukung pemerintah yaitu PAN dan Golkar.

“Kita tentu berharap reshuffle kali ini betul-betul menjadi alat untuk menjadi ketapel pembangunan ekonomi, bukan menjadi ‘uang tempel’ bagi partai pendukung pemerintah,” pungkas Alif.

 

Laporan: Sumitro

Artikel ini ditulis oleh: