Jakarta, Aktual.com – Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengkritik keras cara Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memungut tambahan kontribusi dari pengembang pulau reklamasi Teluk Jakarta.
Rizal menyamakan tambahan kontribusi yang dipungut Ahok dengan modus dana ‘off budget’ (non APBD) yang biasa dilakukan pemerintahan Presiden Soeharto di zaman Orde Baru.
“Apa sih di DKI ini yang tidak bisa dibeli dengan uang? Semuanya itu dengan uang. Ini adalah cara-cara Orba yang mengembangkan sistem off budget. Ini yang terjadi sekarang di DKI,” ujar Menko Rizal, saat berbicara di sebuah diskusi di televisi swasta, Jakarta, Selasa (26/7) malam.
Kata dia, kebijakan dana ‘off budget’ zaman Orba itu buruk lantaran rawan diselewengkan. Dana semacam itu biasa dipinta Soeharto saat mengumpulkan pengusaha ketika Lebaran. “Ini hal-hal yang buruk (di zaman Orba) malah dihidupkan kembali di DKI,” ujar dia.
Memang sebagian dana-dana masuk ke yayasan-yayasan untuk beasiswa pendidikan, seperti Supersemar dan Dharmais. Namun, kebanyakan malah mengalir ke Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti (Dakab) untuk kepentingan politiknya Soeharto. “Nah, dana off budget di DKI juga hanya untuk kepentingan politiknya Ahok,” cetus Rizal.
Sebagai mantan aktivis yang banyak memprotes kebijakan zaman Orba, kata Rizal, dirinya selalu konsisten menentang keberadaan pungutan dana off budget saat Orba yang terjadi di hampir semua instansi, seperti di Perum Bulog dan Pertamina.
“Hal-hal tersebut itu kita bereskan setelah ada reformasi. Tapi malah terjadi di DKI. Ini tentu bertentangan dengan semangat good governance dan prinsip transparansi,” tandas Rizal. (Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
